Dalam rangka penghematan energi, pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri ESDM Nomor 13 tahun 2012 tentang Penghematan Pemakaian Energi Listrik yang jelas menyatakan bahwa seluruh bangunan gedung kantor pemerintah harus melaksanakan program Penghematan Energi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi implementasi kebijakan hemat energi di Gedu…
Ruang Publik Terpadu Ramah Anak yang selanjutnya disingkat sebagai RPTRA merupakan pengembangan dari kebijakan Kota Layak Anak dan upaya untuk menyediakan ruang terbuka publik yang menjadi strategi penting Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan mengintegrasikan seluruh komitmen dan potensi sumber daya pihak baik pemerintah, masyarakat, maupun dunia usaha. Penelitian ini dilakukan untuk mengetah…
Sumber daya manusia aparatur negara merupakan faktor yang paling menentukan dalam setiap organisasi pemerintah. Sumber daya manusia dituntut untuk menjadi profesional dan juga sebagai pembangun citra pelayanan publik. Pada era reformasi dibutuhkan adanya tata kelola pemerintah yang lebih baik, dengan menjamin transparasi, akuntabilitas, efektifitas dan efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintah…
Tesis ini membahas tentang Penilaian Kinerja Inspektur Angkutan Udara di Direktorat Angkutan Udara, Kementerian Perhubungan. Sistem penilaian kinerja pegawai merupakan hasil kerja pegawai dalam lingkup tanggung jawabnya, yang tentunya merujuk pada suatu sistem formal, dan terstruktur yang digunakan sebagai instrument untuk mengukur, menilai dan mempengaruhi sifat-sifat yang berkaitan dengan pek…
Program Bantuan Pangan Non Tunai merupakan upaya mereformasi Program Subsidi Rastra yang dilaksanakan berdasarkan arahan Presiden Republik Indonesia untuk meningkatkan efektifitas dan ketepatan sasaran program, dan bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran dimana setiap Keluarga Penerima Manfaat (KPM), mendapatkan bantuan sosial sebesar Rp 110.000 ribu, yang ditransfer setiap bulannnya melal…
ABKSTRAK LIHAT HARD COPY
Undang_undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab II pasal 3 dikemukakan bahwa tujuan pendidikan nasional untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab atas daras hal tel tersebut pe…
Kebutuhan akan sumber daya manusia untuk memberikan pelayanan publik sangat dibutuhkan di Kantor Camat Nyuatan Kabupaten Kutai Barat. Ketersediaan Pegawai Negeri Sipil dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat tidak maksimal dikarenakan keterbatasan jumlah pegawai yang tersedia. Salah satu cara yang dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Barat adalah dengan penyelenggaraan pegawai tenag…
Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik menjelaskan bahwa pelayanan publik merupakan hak dari warga negara dan negara memiliki kewajiban untuk memenuhi hak-hak warga tersebut dengan tidak memihak individu atau kelompok manapun serta diselenggarakan secara berkualitas. Kepemilikan akte kelahiran merupakan wujud pengakuan Negara atas identitas anak dan menjadi salah satu …