Sesuai dengan Pasal 23 E, 23 F, dan 23 G UUD 1945 dan UU No.15 Tahun 2004 serta Undang-Undang No.15 Tahun 2006, BPK memiliki mandat untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Dengan kewenangannya, BPK berhak menentukan objek pemeriksaan, merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan, menentukan waktu dan metode pemeriksaan serta menyusun dan menyajikan laporan pemeriksaan. Upay…
ABSTRAK LHC
Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana implementasi Peraturan Menteri Sekretaris Negara Nomor 22 Tahun 2011 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Tata Naskah Dinas Elektronik Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia Pada Biro Keuangan, yaitu sejauhmana faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja implementasi Permensesneg di Biro Keuangan. Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja impl…
Sistem informasi adalah seperangkat komponen yang saling berhubungan dan berfungsi mengumpulkan, memproses, menyimpan dan mendistribusikan informasi ke setiap unit untuk mendukung pembuatan keputusan pada fungsi manajemen dengan informasi dan melakukan tugas–tugas yang berhubungan dengan pemprosesan informasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran sistem informasi personel terhadap …
Dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik demi upaya pembinaan Pegawai Negeri Sipil berdasarkan sistem prestasi kerja dibutuhkan suatu pengelolaan manajemen SDM dengan metode yang berkaitan dengan penilaian kompetensi yang objektif dan dapat diterima oleh organisasi, pimpinan maupun SDM pendukungnya. Dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawa…
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh keingintahuan untuk melihat sejauh mana hubungan yang terjadi antara kompensasi-kompensasi atas kenaikan harga BBM dengan kesejahteraan masyarakat ekonomi rendah. Adapun yang menjadi masalah penelitian ini adalah "Bagaimana hubungan antara kompensasi-kompensasi pemerintah tersebut dengan kesejahteraan masyarakat ekonomi rendah dan kompensasi apa yang paling …
Analis Kepegawaian merupakan salah satu jabatan fungsional tertentu yang pembinaannya berada di bawah Badan Kepegawaian Negara (BKN), khususnya di Direktorat Pembinaan Jabatan Analis Kepegawaian. Jabatan fungsional Analis Kepegawaian terbentuk pada tahun 2006 yang disahkan oleh Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 36 tahun 2006. Analis Kepegawaian berkedudukan sebagai pelaksana…
Sebagai salah satu instansi/lembaga pemerintah, Sekretariat Jenderal MPR RI terus berupaya meningkatkan kompetensi sumber daya Aparatur Sipil Negara (ASN) pendukung organisasi dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya untuk memberikan dukungan teknis, administratif dan keahlian kepada Majelis Permusyawaratan Republik Indonesia. Selain dukungan kepada Majelis, Sekretaris Jenderal MPR juga memb…
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan tentang sejauh mana intensifikasi pemungutan pajak bumi dan bangunan pada Kelurahan Pengadegan Kecamatan Pancoran Kota Administrasi Jakarta Selatan. Aspek dalam penelitian ini adalah : 1) Peningkatan Tarif Pajak, 2) Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak, 3) Pemberian Sanksi/ Denda Pajak. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pe…
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kinerja pelayanan jasa air minum dalam perspektif pelanggan Perusahaan Air Minum Jaya DKI Jakarta. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Populasi adalah pelanggan PAM JAYA DKI Jakarta, khususnya pelanggan Kantor Hubungan Pelanggan Semanggi untuk golongan rumah tangga sebanyak 8.321 pelanggan. Teknik sampling yang digunakan Quota…