Tiap organisasi termasuk pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dalam melaksanakan tugas yang diemban mutlak mempunyai rencana-rencana yang disusun dan dijadikan pedoman dalam melaksanakan tugas negara. Sejalan dengan tugas yang diemban tersebut, maka pemerintah merumuskan berbagai kebijakan yang dituangkan dalam bentuk anggaran. Melalui anggaran, akan diketahui seberapa besar kemampua…
ABSTRAK LIHAT HARDCOPY
ABSTRAK LIHAT HARDCOPY
ABSTRAK LIHAT HARDCOPY
Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Sipil Negara Dinas Perhubungan Kabupaten Bogor merupakan suatu proses peningkatan kompetensi yang dilaksanakan secara sistematis, terencana, dan berkelanjutan dalam upaya meningkatkan kapasitas dan kapabilitas dengan tujuan pengembangkan karier aparatur sipil negara sesuai dengan tuntutan pekerjaan dan kebutuhan organisasi baik melalui pendidikan dan pe…
ABSTRAK LHC
ABSTRAK LHC
Upaya pemerintah dalam penyediaan tanah untuk kepentingan negara dan masyarakat melalui Pendayagunaan Tanah Cadangan Umum Negara (TCUN) dari hasil Penertiban Tanah Telantar menjadi salah satu solusi untuk mengatasi ketimpangan dalam Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan, dan Pemanfaatan Tanah (P4T). Oleh karena itu, penyediaan tanah dari Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Telantar menjadi alternati…
ABSTRAK LHC
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan pemerintah tentang Organisasi Kemasyarakatan di Provinsi DKI Jakarta terhadap amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Masyarakat. Penelitian ini dilakukan melalui metode pengumpulan data yang dilakukan berupa wawancara dan telaah dokumen. Adapun faktor-faktor yang diteliti yait…