Penelitian ini berupaya untuk mengungkap permasalahan partisipasi publik dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja Tahun 2020 pada Pembahasan Tingkat I dan solusi untuk mengatasi permasalahan partisipasi publik dalam pembahasan rancangan undang-undang kedepannya. Objek yang diteliti adalah pembahasan Tingkat I Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja Tahun 2020 beserta bentuk partisipasi …
Kebijakan Raskin adalah merupakan kebijakan nasional yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Tujuan kebijakan Raskin adalah mengurangi beban pengeluaran rumah tangga miskin melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan pokok dalam bentuk beras. Kebijakan Raskin telah dilakukan di seluruh Indonesia, termasuk di Kelurahan Cipulir, Kecamatan Kebayoran Lama, Kota Administrasi Jakarta Selatan. Da…
Pelaksanaan pelayanan yang bersentuhan dengan masyarakat banyak patut diperhatikan dengan sebaik-baiknya, sehingga pelayanan yang diberikan benarbenar dapat menjadi media untuk memenuhi kebutuhan masyarakat tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pelayanan surat izin mengemudi pada Satuan Penyelenggara Administrasi Surat Izin Mengemudi, Daan Mo…
Penelitian ini ditujukan untuk mengetahui bagaimana kinerja pengelolaan arsip pada Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah Kota Depok. Adapun yang melatarbelakangi dilakukan penelitian ini disebabkan oleh faktor-fator; (a) tidak tertibnya sistem pengarsipan dokumen, (b) letak dan tempat arsip/data berada pada beberapa tempat, (c) dalam pencarian dokumen tidak dapat dilakukan dengan mudah dan cepa…
ABSTRAK LHC
Lahirnya Mahkamah Konstitusi (MK) pada tahun 2003 memberikan harapan bagi masa depan dunia peradilan di Indonesia, sekalipun pada prakteknya masih memerlukan dukungan kuat dari berbagai stakeholder dan masyarakat. Hal ini menjadi momentum bagi bangsa Indonesia untuk meletakan harapan kepada MK untuk terus berupaya dalam menegakan keadilan ditengah carut marutnya dunia peradilan. Berdasarkan lat…
Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia sebagai lembaga pemerintah yang dipimpin oleh Menteri Sekretaris Negara, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden yang memiliki tugas memberikan dukungan teknis dan administrasi serta analisis kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam menyelenggarakan kekuasaan Negara, seperti tercantum pada Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 20…
Skripsi ini membahas Implementasi Kebijakan Akreditasi Institusi Pelatihan Kesehatan. Implementasi kebijakan akreditasi institusi pelatihan kesehatan dilaksanakan berdasarkan pada Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 725/Menkes/SK/V/2003 tentang Pedoman Penyelenggaran Pelatihan di Bidang Kesehatan. Dalam rangka meningkatkan mutu, profesionalisme dan kompetensi tenaga kesehatan diperlukan berbagai …
Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi dalam proses penentuan objek pemeriksaan yang dilakukan BPK RI dan mencari strategi untuk mengatasi faktor penghambat dalam menentukan prioritas entitas yang menjadi objek pemeriksaan terbebas dari potensi konflik kepentingan, sehingga memberikan output hasil pemeriksaan yang efektif di tengah keterbatasan anggaran.…
ABSTRAK LHC