Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis penerapan penyusunan anggaran partisipatif pada Direktorat Jenderal Protokol dan Konsuler Kementerian Luar Negeri. Metode yang dilakukan dalam penelitian adalah observasi, wawancara, dan studi kepustakaan. Metode analisa yang digunakan dalam penelitian ini adalah metoda kualitatif yang dapat memberikan gambaran mengenai keadaan yang diteliti dan m…
Merupakan sebuah kewajiban bagi setiap instansi pemerintah untuk menyusun suatu laporan yang dibuat berdasarkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). SAKIP dilaksanakan dengan tujuan agar dapat tercapainya penguatan akuntabilitas publik. Pelaksanaan peningkatan Akuntabilitas dalam mewujudkan tatakelola pemerintahan yang baik terus dilakukan oleh semua Kementerian/Lembaga ter…
RS XYZ mengalami kendala dalam pengelolaan persediaan alat pelindung diri (APD) pada tahun 2020. RS kurang mampu untuk membeli APD karena kenaikan harga yang signifikan dan tidak terkendali. RS kemudian menerima tambahan dana dari pemerintah untuk operasional pelayanan. RS juga mendapat pasokan APD dalam jumlah besar dari berbagai pihak. Kebijakan terbaru menginformasikan bahwa penggunaan APD c…
Peningkatan kualitas belanja pemerintah semakin menjadi kebutuhan yang perlu diprioritaskan oleh Kementerian Keuangan sebagai pengelola fiskal Negara Indonesia. Hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap Kementerian Keuangan menyebutkan bahwa pengelolaan belanja pemerintah pusat yang berkualitas dalam kerangka penganggaran berbasis kinerja masih kurang efektif, sehingga memerlu…