Status Pegawai BPK RI adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang merupakan peserta wajib Asuransi Kesehatan Sosial yang dikelola sebelumnya oleh PT Askes (Persero). Kepesertaan tersebut secara otomatis beralih menjadi peserta BPJS Kesehatan sejak diberlakukannya Jaminan Kesehatan Nasional pada 1 Januari 2014. Peralihan kepesertaan ini tentunya banyak menimbulkan masalah bagi para pegawai BPK RI khu…
Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana etos kerja Pegawai Negeri Sipil Kepolisian Negera Republik Indonesia (Polri) dalam pelaksanaan tugas di Bidang Kedokteran dan Kesehatan (Biddokkes) Kepolisian Daerah Metropolitan Jakarta Raya (Polda Metro Jaya). Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Sedangkan instrumen pe…
Tujuan Kepolisian Negara Republik Indonesia tercermin dalam tugas pokok yang diemban yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, maka tercapainya tujuan dan sasaran intitusi Polri tersebut tergantung dari manajemen operasional yang mencakupi seluruh unit organisasi di tingkat Mabes, Polda, Polres dan…
Pengadaan barang/jasa pemerintah mempunyai posisi strategis dalam mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih, meningkatkan pembangunan bangsa dan kesejahteraan masyarakat. Pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik (e–procurement) diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana pencapaian tujuan e- procurement yang diatur …
Aset Negara berupa Barang Milik Negara (BMN) dibeli dengan menggunakan Anggarang Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan/atau melalui perolehan lain yang sah untuk dikelola dan didayagunakan oleh negara dalam melakukan tugas pokok dan fungsi Kementerian/Lembaga negara, sehingga pengelolaan BMN harus dilakukan dengan tertib, transparan dan akuntabel. Penatausahaan BMN yang baik merupakan alat k…
ABSTRAK LIHAT HARDCOPY
ABSTRAK LIHAT HARDCOPY
Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah secara efektif, efisien, terbuka dan bersaing, transparan, adil/tidak diskriminatif dan akuntabel maka dikeluarkan peraturan yang telah beberapa kali dilakukan perubahan. Selain dalam bentuk peraturan, telah dibentuk lembaga yang khusus menangani pengadaan barang/jasa pemerintah. Meskipun demikian, masih terdapat penyimpanga…
ABSTRAK LIHAT HARDCOPY
ABSTRAK LIHAT HARDCOPY