Era tercetusnya ide otonomi daerah muncul berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ketika lengsernya era Orde Baru. Undang-undang ini mengatur bagaimana daerah mampu mengelola rumah tangganya sendiri. Hal ini terlihat pada pasal 21 yaitu “Dalam menyelenggarakan otonomi, pemerintahan daerah mempunyai hak mengelola kekayaan daerah dan mendapatkan bagi hasil dari…
Pengangkatan pejabat struktural saat ini masih menjadi permasalahan utama baik di instansi pusat maupun daerah. Sebab masih banyak Pejabat Pembina Kepegawaian yang mengangkat pejabat struktural hanya didasarkan pada syarat administrasi saja dan pengangkatan pejabat dilakukan tidak sesuai dengan kompetensi yang dimilikinya. Untuk mengatasi masalah tersebut, perlu dilakukan peniaian kompetensi …
ABSTRAK LIHAT HARD COPY
Dalam rangka meningkatkan daya saing destinasi pariwisata daerah dan memperbaiki pendapatan sektor pariwisata, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif meluncurkan program Tata Kelola Destinasi Pariwisata (dikenal dengan istilah Destination Management Organization (DMO) pada tahun 2010 di 15 destinasi pariwisata unggulan seluruh Indonesia. Salah satunya adalah Kota Tua Jakarta yang resmi didi…
Penelitian ini dilatarbelakangi permasalahan partisipasi masyarakat yang masih kurang optimal dalam pelaksanaan musrenbang kecamatan khususnya di Kecamatan Lut Tawar Kabupaten Aceh Tengah. Tujuan penelitian ini adalah untuk memperoleh gambaran dan mengetahui sejauhmana terpenuhinya prasyarat partisipasi yang efektif dan tingkatan partisipasi masyarakat dalam musyawarah perencanaan pembangunan …
Pemerintah daerah sebagai penyedia layanan publik senantiasa dituntut untuk mampu meningkatkan kualitas layanan dan mampu menetapkan standar layanan yang berdimensi menjaga kualitas hidup, melindungi keselamatan dan kesejahteraan rakyat. Sehingga di butuhkan suatu layanan yang baik. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pelayanan masyarakat di kantor Pela…
Tujuan penelitian ini untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh kemampuan pegawai dan motivasi kerja terhadap kinerja pegawai pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Parigi Moutong. Terdapat tiga hipotesis dalam penelitian ini yaitu:apakah terdapat pengaruh signifikan kemampuan pegawai terhadap kinerja pegawai; apakah terdapat pengaruh signifikan motivasi kerja terhadap kinerja pegawai; dan apa…
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan penyusunan anggaran pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Papua, dengan aspek penelitian yaitu : 1) Isi Kebijakan (Content of Policy)terhadap Penyusunan Anggaran, 2) Lingkungan Implementasi (Context of Implementation). Metode yang diterapkan adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan tek…
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kompetensi dan kinerja aparatur terhadap peningkatan keterampilan pencari kerja pada Balai Latihan Kerja Industri Provinsi Papua Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kuantitatif dengan survey variabel penelitian kompetensi, kinerja aparatur dan keterampilan pencari kerja pada Balai Latihan Kerja Industri Provinsi …
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi kebijakan pelayanan pendaftaran penduduk dalam rangka tertib administrasi kependudukan di Kota Tangerang, Penelitian ini termasuk penelitian hokum non doktrinal/sosiologis.Konsep hukum yang dipakai adalah konsep hukum ke lima yaitu hukum sebagai manifestasi makna-makna simbolik para perilaku sosial yang tampak sebagai inte…