Sebagai salah satu upaya dalam memperbaiki, meningkatkan kinerja pelayanan, dan mewujudkan pelayanan yang bersifat transparan, akuntabel, tepat dan cepat, Sekretariat Kabinet menerbitkan panduan yang dapat digunakan dalam proses pelaksanaan pemberian dukungan pelayanan yang relevan, tepat sasaran, hemat waktu, melalui Keputusan Sekretaris Kabinet Nomor 51 Tahun 2012 sebagai bentuk pedoman dalam…
Kedeputian Bidang Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan merupakan unsur pelaksana Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia (Lemhannas RI) di Bidang Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan yang dipimpin oleh pejabat yang berpangkat Jenderal bintang dua yang bertanggung jawab kepada Gubernur. Melalui Kedeputian Bidang Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan dalam pencapaian tugas pokok dan fungsinya memerlu…
ABSTRAK LHC
ABSTRAK LHC
Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan pemahaman informasi tentang hubungan tingkat pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Kemandirian Keuangan Daerah di Pemerintahan Kabupaten/Kota yang terjadi Pemekaran kemudian tingkat pengaruh Dana Alokasi Khusus terhadap Kemandirian Keuangan Daerah di Pemerintahan Kabupaten/Kota yang terjadi Pemekaran serta tingkat pengaruh Dana Alokasi Umum dan Dana Alok…
ABSTRAK LHC
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh yang signifikan implementasi kebijakan dan peran pendamping PKH secara parsial maupun bersama-sama terhadap kinerja Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta. Metode penelitian yang digunakan adalah metode survei dengan pendekatan kuantitatif. Variabel terdiri dari variabel independen (variabel bebas) yaitu Implementasi Kebi…
Tesis ini membahas mengenai pelaksanaan akuntabilitas kinerja Ditjen StrahanKementerian Pertahanan. Akuntabilitas merupakan salah satu unsur di dalam penerapan tata kelola pemerintahan yang baik untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme atau KKN sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan. Akuntabilitas dimulai dari tahap perencanaan kinerja, penguku…
ABSTRAK LHC
ABSTRAK LHC