Evaluasi Pengembangan Karir Jabatan Fungsional Analis Sumber Daya Manusia Apa…

Biro Hukum dan Kepegawaian merupakan unit kerja yang setingkat pimpinan tinggi pratama di bawah Sekretariat Utama, BASARNAS, yang memiliki jumlah pegawai dengan jabatan Analis SDM Aparatur terbanyak di BASARNAS. Atas hal tersebut, dibutuhkan manajemen karier yang optimal dan sejalan dengan peraturan yang berlaku. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana proses pengembangan karier…

Penatausahaan Barang Milik Negara Pada Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarak…

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah penatausahaan Barang Milik Negara Direktorat Jenderal Bimas Kristen Keenterian Agama RI sudah sesuai dengan peraturan-peraturan yang mengatur tentang Penatausahaan Barang Milik Negara dan Penerapannya melalui Sistem Informasi Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan cara observasi, wawancara dan studi literature. Hasil penelitian men…

Kinerja Teller Dalam Melakukan Standar Layanan Terkait Kepuasan Nasabah Di PT…

Edisi

-

ISBN/ISSN

1833010225

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

049 SMSDMA 2022

Pengaruh Penerapan Anggaran Dan Pengelolaan Asset Terhadap Kinerja Pengelolaa…

Penelitian ini ditujukan untuk mengetahui: (1) Pengaruh penerapan anggaran terhadap kinerja pengelolaan keuangan; (2) Pengaruh pengelolaan asset terhadap kinerja pengelolaan keuangan; dan (3) Pengaruh penerapan anggaran dan pengelolaan asset secara bersama- sama terhadap kinerja pengelolaan keuangan dengan meneliti kedua prinsip di atas dikaitkan dengan kinerja pengelolaan keuangan pada Biro Um…

Analisis Kualitas Laporan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) Pada Direktorat Adv…

Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf o Undang- undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Menteri Keuangan telah menetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 59/PMK.06/2005 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat dan pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 59/PMK.06/2005 belum menampung pengaturan mengenai pelaksanaan fungsi Mente…

Evaluasi Kebijakan Percepatan Pengembangan Sektor Riil Dan Pemberdayaan Usaha…

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pelaksanaan instruksi presiden nomor 6 tahun 2007 tentang kebijakan percepatan pengembangan sector riil dan pemberdayaan usaha mikro , kecil dan menengah. Focus penelitian ini adalah evaluasi pelaksanaan kebijakan kebijakan percepatan pengembangan sector riil dan pemberdayaan usaha mikro , kecil dan menengah mengenai program kredit usaha rakyat di PT…

Efektivitas Perencanaan Transmigrasi Lokal Di Kabupaten Sukabumi

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas perencanaan transmigrasi lokal di Kabupaten Sukabumi. Dalam melakukan pengkajian terhadap permasalahan digunakan beberapa teori yang mendukung diantaranya teori perencanaan, teori pembangunan daerah dan Undang-Undang nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Untuk melaksanakan penelitian dan penulisan tesis ini, penulis menggunakan metode kual…

Evaluasi Kinerja Kantor Arsip Dan Perpustakaan Pemerintah Kota Depok, Propins…

Penelitian ini difokuskan pada upaya mengevaluasi kinerja Kantor Arsip dan Perpustakaan Pemerintah Kota Depok. Dalam operasional untuk dapat melakukan evaluasi dilakukan dengan menggunakan aspek dan sub aspek. Aspek Input meliputi sub aspek Pendidikan Pegawai, Pengetahuan Pegawai, Ketrampilan Pegawai, Keikutsertaan dalam Kediklatan, Sikap Pegawai, Jumlah Pegawai, Anggaran, Sarana dan Pr…

Pelaksanaan Fungsi Pengawasan DPRD Dalam Mempercepat Pelayanan Publik Berdasa…

Era tercetusnya ide otonomi daerah muncul berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ketika lengsernya era Orde Baru. Undang-undang ini mengatur bagaimana daerah mampu mengelola rumah tangganya sendiri. Hal ini terlihat pada pasal 21 yaitu “Dalam menyelenggarakan otonomi, pemerintahan daerah mempunyai hak mengelola kekayaan daerah dan mendapatkan bagi hasil dari…

Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Program Unggulan Bumi Sejuta Sapi Di Provins…

Pada umumnya pembangunan daerah difokuskan pada pembangunan ekonomi melalui usaha peningkatan pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi dan prosesnya yang berkelanjutan merupakan kondisi utama bagi kelangsungan pembangunan ekonomi daerah. Karena jumlah penduduk terus bertambah dan berarti kebutuhan ekonomi juga bertambah, sehingga dibutuhkan penambahan pendapatan setiap tahun. Hal ini dapat…