Implementasi Kebijakan Program Perbaikan Kampung Muhammad Husni Thamrin Plus …

ABSTRAK LIHAT HARD COPY

Analisis Penentuan Sektor Ekonomi Unggulan Terhadap Rencana Pembangunan Di Ka…

Pada umumnya pembangunan daerah difokuskan pada pembangunan ekonomi melalui usaha peningkatan pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi dan prosesnya yang berkelanjutan merupakan kondisi utama bagi kelangsungan pembangunan ekonomi daerah. Karena jumlah penduduk terus bertambah dan berarti kebutuhan ekonomi juga bertambah, sehingga dibutuhkan penambahan pendapatan setiap tahun. Hal ini dapat dipe…

Analisis Sektor Unggulan Dalam Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Administra…

ABSTRAK LHC

Analisis Strategi Penataan Kelembagaan Pemerintah Kabupaten Tangerang Pasca P…

Dengan adanya pembentukan Kota Tangerang Selatan yang diresmikan tanggal 29 Oktober 2008 menjadi UU No. 51 Tahun 2008, tentunya membawa konsekuensi terhadap kelembagaan Pemerintahan Daerah di Pemerintah Daerah kabupaten Tangerang selain harus menyelaraskan pula dengan kebijakan yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah sehingga dengan sendi…

Efektivitas Pelayanan Ijin Mendirikan Bangunan Di Kota Administrasi Jakarta T…

ABSTRAK LIHAT HARDCOPY

Implementasi Kebijakan Penataan Ruang Di Kecamatan Mampang Prapatan Kota Admi…

Edisi

-

ISBN/ISSN

08.D.006

Deskripsi Fisik

129 HAL : 28 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

182 TMPD

Implementasi Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2005 Tentang Pelarangan Pengedara…

Penelitian ini bertujuan untuk membahas “Implementasi Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2005 tentang Pelarangan Pengedaran dan Penjualan Minuman Beralkohol di Kota Tangerang Propinsi Banten”, yang berfokus pada bagaimana implementasi peraturan daerah tersebut. Tujuan penelitian untuk mengetahui implementasi Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2005, faktor-faktor penghambat yang mempengaruhi dan upa…

Efektifitas Pelimpahan Kewenangan Kepada Camat Dalam Peningkatan Pembangunan …

Sejalan dengan pelaksanaan otonomi daerah yang mulai bergulir sejak ditetapkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 lalu direvisi dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah membawa angin segar bagi terciptanya pelaksanaan pemerintahan daerah yang sesuai dengan keinginan masyarakat daerah. Ditandai dengan berkibarnya mazhab desentralisasi, pemerintah daerah berupaya men…

Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari Pada Nagari-Nagari Di Kecamatan V…

ABSTRAK LHC

Analisis Administrasi Pengelolaan Pajak Daerah Dan Potensi Ekonomi Daerah Yan…

ABSTRAK LC