Dengan dicabutnya Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 04/PRT/M/2009 tentang Sistem Manajemen Mutu (SMM) Departemen Pekerjaan Umum dan berlakunya Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 20/PRT/M/2018 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat serta adanya penilaian maturitas SPIP di Li…
Tiap organisasi termasuk pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dalam melaksanakan tugas yang diemban mutlak mempunyai rencana-rencana yang disusun dan dijadikan pedoman dalam melaksanakan tugas negara. Sejalan dengan tugas yang diemban tersebut, maka pemerintah merumuskan berbagai kebijakan yang dituangkan dalam bentuk anggaran. Melalui anggaran, akan diketahui seberapa besar kemampua…
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi kebijakan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum di Provinsi Jawa Barat. Penelitian dilakukan melalui metode studi kasus dengan pendekatan kualitatif, metode pungumpulan data yang dilakukan berupa wawancara dan telaah dokumen. Faktor-faktor yang diteliti yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokra…
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Analisis Pengelolaan Barang Milik Negara pada Inspektorat Pemerintah Daerah Provinsi Papua Barat, menganalisis sumber permasalahan melalui Pengelolaan Barang Milik Negara, Serta komunikasi antara pengelola dan pelaksana di lapangan. Fokus permasalahan yang diteliti adalah bagaimana pengelolaan Barang Milik Negara pada Inspektorat Pemerintah Daerah Provi…
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi dalam implementasi kebijakan pengelolaan sampah Distrik Manokwari Barat Kabupaten Manokwari Provinsi Papua Barat, dan menganalisis sumber permasalahan melalui aspek sumber daya, struktur birokrasi, komunikasi, dan disposisi. Fokus permasalahan yang diteliti adalah bagaimanakah kebijakan pengelolaan sampah di Distrik…
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Implementasi Kebijakan Pembinaan Pedagang Kaki Lima Pada Dinas Koperasi dan UKM di Kota Surakarta. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif, Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi dan telaah dokumen. Key informan dalam penelitian ini terdiri dari pegawai yang membidangi bidang Koperasi pada Di…
Implementasi e-government merupakan suatu bentuk perubahan baru untuk menjadi good government. Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-government kepada seluruh lembaga-lembaga di seluruh pemerintahan di Indonesia untuk segera mengimplementasikan e-government guna meningkatkan efisiensi, efektifitas, transparansi, dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan. Implementasi e-gover…
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kompetensi dan kompensasi terhadap kinerja aparatur di lingkungan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Papua Barat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kuantitatif dengan survei variabel penelitian kompetensi dan kompensasi terhadap kinerja aparatur Hasil penelitian menemukan bahwa : 1. Kompetensi berpengaruh po…
Berdasarkan hasil Bezetting, Kementerian Perhubungan menyampaikan usulan kebutuhan PNS yang diprioritaskan pada Tahun 2017 sejumlah 7.764 formasi meliputi jabatan teknis dan administratif. Dari total 7.764 formasi yang diusulkan, hanya 400 formasi yang disetujui oleh Kementerian PAN dan RB. Setelah melalui tahapan penyaringan atau seleksi, hanya 338 formasi yang dapat terisi, sedang 62 formasi …
ABSTRAK LIHAT HARD COPY