Penelitian ini dilatarbelakangi dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik/Online Single Submission (OSS) pada tanggal 9 Juli 2018 dan dilaunching di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian serta dilimpahkan ke Badan Koordinasi Penanaan Modal (BKPM) tanggal 2 Januari 2019 untuk pelaksanaannya, sehingga B…
Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas audit atas Laporan Keuangan Kemhan dan TNI. Metode yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus, pengumpulan data dilakukan melalui wawancara terhadap 14 informan, observasi dan penelaahan dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum Kualitas Laporan keuangan Kemhan…
Pengelolaan Kebijakan Pengadaan Pegawai Negeri Sipil terhadap atlet berprestasi merupakan suatu keharusan yang harus dilakukan oleh Kementerian Pemuda dan Olah Raga Republik Indonesia. Hal ini merupakan bentuk penghargaan dan kesejahteraan kepada atlet nasional yang telah mendedikasikan diri dan memberikan prestasi yang luar biasa dalam mengharumkan nama bangsa dan negara melalui kancah nasion…
Undang Undang Nomor 5 Tahun 2015 tentang Aparatur Sipil Negara serta melalui turunannya yaitu Peratura Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil telah menginstruksikan kepada Kementerian/Lembaga maupun secara khusus tanpa terkecuali adalah Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi untuk melaksanakan sistem merit dalam pengelolaan SDMnya, terutama pengelolaan ASN Dipek…
Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif untuk meneliti kompetensi Pembimbing Kemasayarakatan (PK) pada Balai Pemasyarakatan Kelas I Jakarta Timur-Utara. Fokus penelitian ini adalah kompetensi Pembimbing Kemasayarakatan pada Balai Pemasyarakatan Kelas I Jakarta Timur-Utara. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis kompetensi Pembimbing Kemasayarakatan pada Balai…
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengelolaan hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kota Depok. Adapun aspek-aspek dalam pengelolaan hibah dan bantuan sosial menurut Mahmudi dan Peraturan Wali Kota Depok No. 66 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Hibah dan Bantuan Sosial, yaitu aspek penganggaran, …
Aset tanah merupakan aset yang paling sulit dalam pengelolaannya, hal ini dikarenakan tanah yang dimiliki oleh pemerintah banyak ragamnya dengan status penggunaan yang juga beragamkepentingan terhadap aset tanah yang dimiliki pemerintah serta sejarah perolehan tanah pemerintah daerah yang tidak memilki rekam jejak atau dokumen yang valid. Produktifitas tanah sudah semakin tinggi melihat keperlu…
Bagian Risalah Sekretariat Jenderal DPR RI saat ini memiliki tugas dan fungsi pokok dan utamanya adalah melaksanakan pembuatan dan penyusunan risalah tiap kali anggota Dewan atau Alat Kelengkapan Dewan (AKD) mengadakan rapat atau persidangan. Dalam keterkaitan pelaksanaan tugas dimaksud maka sering yang menjadi sorotan adalah bagaimana pelayanan yang diberikan oleh Bagian Risalah Sekretariat J…
Sumber daya manusia merupakan unsur vital di dalam sebuah organisasi atau institusi. Persoalan SDM memang bukan hal baru di dalam sebuah organisasi, baik itu perusahaan swasta, maupun di sebuah instansi pemerintahan. Untuk penataan penanganan SDM dan peningkatan kapasitas SDM aparatur di Badan Bahasa perlu dilakukan terobosan baru di dalam pembangunan SDM aparatur. Adapun tujuan penelitian yang…
Adanya Laporan Hasil Pemeriksaan BPK Nomor 19c/HP/XIV/05/2016 atas Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan, Untuk Temuan Barang Milik Negara Hilang dan Belum Ditindak Lanjuti Proses Penyelesaiannya sebesar Rp.415juta, Biro Umum telah menindaklanjuti penyelesaiannya bersama Tim Penyelesaian Kerugian Negara (TPKN) KPU RI untuk BMN yang hilang pada Sekretariat Jenderal KPU dan Laporan hasi…