Sebagai salah satu upaya dalam memperbaiki, meningkatkan kinerja pelayanan, dan mewujudkan pelayanan yang bersifat transparan, akuntabel, tepat dan cepat, Sekretariat Kabinet menerbitkan panduan yang dapat digunakan dalam proses pelaksanaan pemberian dukungan pelayanan yang relevan, tepat sasaran, hemat waktu, melalui Keputusan Sekretaris Kabinet Nomor 51 Tahun 2012 sebagai bentuk pedoman dalam…
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN&RB) mengeluarkan aturan penyesuaian sistem jam kerja bagi seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di Indonesia hingga saat ini. Perubahan metode kerja dari konvensional ke papperless/digital government karena ada tuntutan pandemi. Karena adanya perkembangan kebutuhan peningkatan pelayanan publik sebagai pengembangan digital…
Kedeputian Bidang Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan merupakan unsur pelaksana Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia (Lemhannas RI) di Bidang Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan yang dipimpin oleh pejabat yang berpangkat Jenderal bintang dua yang bertanggung jawab kepada Gubernur. Melalui Kedeputian Bidang Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan dalam pencapaian tugas pokok dan fungsinya memerlu…
ABSTRAK LHC
ABSTRAK LHC
ABSTRAK LHC
ABSTRAK LHC
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh seberapa besar pemberian tunjangan kinerja dan disiplin kerja terhadap profesionalisme Prajurit TNI dan Pegawai Negeri TNI AD di Kodim 0502/Jakarta Utara. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dan kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Prajurit TNI AD dan Pegawai Negeri TNI AD (PNS) di…
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami sejauhmana kebijakan pemekaran kecamatan dapat meningkatkan pelayanan publik di Kecamatan Sukaresmi Kabupaten Cianjur. Yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah aparat kecamatan Sukaresmi yang berstatus PNS berjumlah 6 (enam) orang dan warga masyarakat sebanyak 5 (lima) orang. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah metode ku…