Pemberian penyelesaian permasalahan kebijakan Presiden RI, merupakan salah satu tugas Sekretariat Negara dalam memberikan dukungan teknis dan administrasi kepada Presiden dan Wakil Presiden RI yang melekat pada Kedeputian Menteri Sekretaris Negara Bidang Dukungan Kebijakan di bawah tanggung jawab Menteri Sekretaris Negara. dukungan analisis kebijakan dalam percepatan Penelitian ini bertujuan un…
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang berpengaruh terhadap implementasi kebijakan standar pelayanan pada Asisten Deputi Hubungan Organisasi Kemasyarakatan dan Lembaga Swadaya Masyarakat, Deputi Bidang Hubungan Kelembagaan dan Kemasyarakatan, Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif denga…
ABSTRAK LHC
Kebijakan diversifikasi BBM ke BBG pada kendaraan dinas di Sekretariat Kabinet RI merupakan suatu kebijakan penganekaragaman sumber energi dalam hal ini perpindahan penggunaan BBM ke BBG pada kendaraan dinas dengan pemasangan alat converter kit gas, yang bertujuan untuk penghematan penggunaan bahan bakar minyak. Sekretariat Kabinet RI telah mengeluarkan memorandum Deputi Administrasi nomor : M-…
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menggambarkan faktorfaktor yang mendukung pelaksanaan SOP berupa komunikasi para pelaksana, sumber daya pendukung, disposisi/sikap para pelaksana, dan dukungan struktur birokrasi sehingga diketahui permasalahan yang menyebabkan pelaksanaan SOP di Biro Tata Usaha dan Humas Kementerian Sekretariat Negara belum optimal. Penelitian ini dilakukan dengan menggu…
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) sebagai lembaga respresentatif mempunyai tiga fungsi, yaitu fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan. Semua fungsi tersebut dijalankan oleh DPR RI dalam kerangka menjalankan representari dari rakyat yang telah memilihnya.Salah satu kegiatan yang dilakukan para Anggota DPR RI dalam rangka menjalankan tugas dan fungsinya adalah me…
Sepanjang tahun 2008 sampai dengan tahun 2010 dari 33 provinsi, hanya 50% Provinsi yang menyampaikan Raperda dan Rapergub beserta kelengkapannya dikategorikan tepat waktu, bahkan masih terdapat beberapa Provinsi yang tidak menyampaikan dan/atau telah menjadi Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur tanpa melalui tahap evaluasi dari Menteri Dalam Negeri. Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitia…
Ruang terbuka hijau di wilayah perkotaan merupakan bagian dari penataan ruang kota yang berfungsi sebagai kawasan hijau pertamanan kota, kawasan hijau hutan kota, kawasan hijau rekreasi kota, kawasan hijau kegiatan olahraga dan kawasan hijau pekarangan. Ruang terbuka hijau adalah ruang-ruang dalam kota atau wilayah yang lebih luas, baik dalam bentuk area/kawasan maupun dalam bentuk area memanja…
Pimpinan dan pegawai Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah wajib menyelenggarakan kegiatan pengendalian internal. Pengendalian internal di Inspektorat Jenderal secara operasional adalah aktivitas yang melekat sepanjang kegiatan, dipengaruhi oleh sumber daya manusia, untuk me…