Ditapis dengan
Implementasi Kebijakan Diversifikasi BBM Ke BBG Pada Kendaraan Dinas Di Sekre…
Kebijakan diversifikasi BBM ke BBG pada kendaraan dinas di Sekretariat Kabinet RI merupakan suatu kebijakan penganekaragaman sumber energi dalam hal ini perpindahan penggunaan BBM ke BBG pada kendaraan dinas dengan pemasangan alat converter kit gas, yang bertujuan untuk penghematan penggunaan bahan bakar minyak. Sekretariat Kabinet RI telah mengeluarkan memorandum Deputi Administrasi nomor : M-…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- 0913000209
- Deskripsi Fisik
- 116 hlm : 27 cm.
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 162 SMKP 2014
Analisis Atas Metode Evaluasi Jabatan Di Lingkungan Badan Pendidikan Dan Pela…
ABSTRAK LHC
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- 1114090206
- Deskripsi Fisik
- 125 hlm. : 29 cm.
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 165 SMSDM 2015
Implementasi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 45/PMK/2007 tentang Perjalanan …
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) sebagai lembaga respresentatif mempunyai tiga fungsi, yaitu fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan. Semua fungsi tersebut dijalankan oleh DPR RI dalam kerangka menjalankan representari dari rakyat yang telah memilihnya.Salah satu kegiatan yang dilakukan para Anggota DPR RI dalam rangka menjalankan tugas dan fungsinya adalah me…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- 0513000537
- Deskripsi Fisik
- 77 hlm. : 28 cm.
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 144 SMKP 2012
Implementasi Permendagri Nomor 65 Tahun 2007 Tentang Pedoman Evaluasi Rancang…
Sepanjang tahun 2008 sampai dengan tahun 2010 dari 33 provinsi, hanya 50% Provinsi yang menyampaikan Raperda dan Rapergub beserta kelengkapannya dikategorikan tepat waktu, bahkan masih terdapat beberapa Provinsi yang tidak menyampaikan dan/atau telah menjadi Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur tanpa melalui tahap evaluasi dari Menteri Dalam Negeri. Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitia…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- 0713090042
- Deskripsi Fisik
- 100 hlm. : 28 cm.
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 145 SMKP 2012
Evaluasi Kinerja Kebijakan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau Di Wilayah DKI Jak…
Ruang terbuka hijau di wilayah perkotaan merupakan bagian dari penataan ruang kota yang berfungsi sebagai kawasan hijau pertamanan kota, kawasan hijau hutan kota, kawasan hijau rekreasi kota, kawasan hijau kegiatan olahraga dan kawasan hijau pekarangan. Ruang terbuka hijau adalah ruang-ruang dalam kota atau wilayah yang lebih luas, baik dalam bentuk area/kawasan maupun dalam bentuk area memanja…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- 0513000538
- Deskripsi Fisik
- xiv, 78 hlm. : 28 cm.
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 132 SMKP 2012
Evaluasi Penerapan Sistem Pengendalian Internal Pada Inspektorat Jenderal Kem…
Pimpinan dan pegawai Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah wajib menyelenggarakan kegiatan pengendalian internal. Pengendalian internal di Inspektorat Jenderal secara operasional adalah aktivitas yang melekat sepanjang kegiatan, dipengaruhi oleh sumber daya manusia, untuk me…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- 0513000526
- Deskripsi Fisik
- xii, 82 hlm. : 28 cm.
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 136 SMKP 2012
Pelaksanaan Standard Operating Procedures (SOP) Di Biro Tata Usaha Dan Hubung…
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menggambarkan faktorfaktor yang mendukung pelaksanaan SOP berupa komunikasi para pelaksana, sumber daya pendukung, disposisi/sikap para pelaksana, dan dukungan struktur birokrasi sehingga diketahui permasalahan yang menyebabkan pelaksanaan SOP di Biro Tata Usaha dan Humas Kementerian Sekretariat Negara belum optimal. Penelitian ini dilakukan dengan menggu…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- 1113081270
- Deskripsi Fisik
- 95 hlm. : 28 cm.
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 066 S MKP 2014
Faktor-Faktor Implementasi Kebijakan Standar Pelayanan Pada Asisten Deputi Hu…
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang berpengaruh terhadap implementasi kebijakan standar pelayanan pada Asisten Deputi Hubungan Organisasi Kemasyarakatan dan Lembaga Swadaya Masyarakat, Deputi Bidang Hubungan Kelembagaan dan Kemasyarakatan, Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif denga…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- 0713000024
- Deskripsi Fisik
- 95 hlm. : 28 cm.
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 016 S MKP 2016
Evaluasi Kebijakan Pemekaran Kecamatan Dalam Peningkatan Pelayanan Publik Di …
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami sejauhmana kebijakan pemekaran kecamatan dapat meningkatkan pelayanan publik di Kecamatan Sukaresmi Kabupaten Cianjur. Yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah aparat kecamatan Sukaresmi yang berstatus PNS berjumlah 6 (enam) orang dan warga masyarakat sebanyak 5 (lima) orang. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah metode ku…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- 0613000017
- Deskripsi Fisik
- xiii, 163 hlm. : 28 cm.
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 130 SMKP 2012
Implementasi Kebijakan Pelayanan Permohonan Berperkara Perselisihan Hasil Pem…
ABSTRAK LIHAT HARDCOPY
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- 1113072195
- Deskripsi Fisik
- 125 hlm. : 28 cm.
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 039 SMKP 2012
Karya Umum 
Filsafat 
Agama 
Ilmu-ilmu Sosial 
Bahasa 
Ilmu-ilmu Murni 
Ilmu-ilmu Terapan 
Kesenian, Hiburan, dan Olahraga 
Kesusastraan 
Geografi dan Sejarah