Penelitian ini ditujukan untuk mengetahui: (1) Pengaruh penerapan anggaran terhadap kinerja pengelolaan keuangan; (2) Pengaruh pengelolaan asset terhadap kinerja pengelolaan keuangan; dan (3) Pengaruh penerapan anggaran dan pengelolaan asset secara bersama- sama terhadap kinerja pengelolaan keuangan dengan meneliti kedua prinsip di atas dikaitkan dengan kinerja pengelolaan keuangan pada Biro Um…
Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf o Undang- undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Menteri Keuangan telah menetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 59/PMK.06/2005 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat dan pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 59/PMK.06/2005 belum menampung pengaturan mengenai pelaksanaan fungsi Mente…
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pelaksanaan instruksi presiden nomor 6 tahun 2007 tentang kebijakan percepatan pengembangan sector riil dan pemberdayaan usaha mikro , kecil dan menengah. Focus penelitian ini adalah evaluasi pelaksanaan kebijakan kebijakan percepatan pengembangan sector riil dan pemberdayaan usaha mikro , kecil dan menengah mengenai program kredit usaha rakyat di PT…
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas perencanaan transmigrasi lokal di Kabupaten Sukabumi. Dalam melakukan pengkajian terhadap permasalahan digunakan beberapa teori yang mendukung diantaranya teori perencanaan, teori pembangunan daerah dan Undang-Undang nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Untuk melaksanakan penelitian dan penulisan tesis ini, penulis menggunakan metode kual…
Penelitian ini difokuskan pada upaya mengevaluasi kinerja Kantor Arsip dan Perpustakaan Pemerintah Kota Depok. Dalam operasional untuk dapat melakukan evaluasi dilakukan dengan menggunakan aspek dan sub aspek. Aspek Input meliputi sub aspek Pendidikan Pegawai, Pengetahuan Pegawai, Ketrampilan Pegawai, Keikutsertaan dalam Kediklatan, Sikap Pegawai, Jumlah Pegawai, Anggaran, Sarana dan Pr…
Era tercetusnya ide otonomi daerah muncul berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ketika lengsernya era Orde Baru. Undang-undang ini mengatur bagaimana daerah mampu mengelola rumah tangganya sendiri. Hal ini terlihat pada pasal 21 yaitu “Dalam menyelenggarakan otonomi, pemerintahan daerah mempunyai hak mengelola kekayaan daerah dan mendapatkan bagi hasil dari…
Pada umumnya pembangunan daerah difokuskan pada pembangunan ekonomi melalui usaha peningkatan pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi dan prosesnya yang berkelanjutan merupakan kondisi utama bagi kelangsungan pembangunan ekonomi daerah. Karena jumlah penduduk terus bertambah dan berarti kebutuhan ekonomi juga bertambah, sehingga dibutuhkan penambahan pendapatan setiap tahun. Hal ini dapat…
Penelitian kualitatif berjudul “Implementasi Kebijakan Sistem Informasi Kearsipan Statis pada Badan Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Propinsi Jawa Barat” bertujuan untuk mengetahui implementasi penggunaan sistem informasi kearsipan statis di Badan Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Propinsi Bapusipda Jabar (Bapusipda Jabar). Metode penelitian dilakukan melalui survey, observasi da…
ABSTRAK LIHAT HARD COPY
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi kebijakan ruang terbuka hijau di Dinas Pertamanan dan Pemakaman Pemerintah Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, menganalisis sumber permasalahan melalui sumber daya, struktur birokrasi, disposisi serta komunikasi antara pembuat kebijakan dengan pelaksana dilapangan. Fokus permasalahan yang diteliti adalah bagaimana kebijakan ruang…