Peranan sumber daya manusia tidak hanya dilihat dari produktivitas, melainkan dapat pula dilihat dari kualitas kerja yang dihasilkan. Politeknik keuangan Negara STAN merupakan salah satu lembaga pendidikan dibawah Kementerian Keuangan yang dianggap memiliki SDM yang unggul. Secara umum, peranan tenaga kependidikan pada lembaga pendidikan hanya sebagai pendukung, namun bila tidak dikel…
ABSTRAK LHC
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan disiplin pegawai Pusat Latihan Kodiklat TNI. Fokus permasalahan dalam penelitihan ini adalah : Bagaimanakah pelaksanaan disiplin pegawi pada kantor Pusat Latihan Komando Pendidikan dan Latihan TNI. Penulis menggunakan metode penelitihan deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data berupa wawancara dengan key informant, te…
ABSTRAK LHC
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Pembinaan Personel Kodim Kodam Jaya di Daerah Khusus Ibu Kota (DKI) Jakarta. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan aspek penelitian pengadaan, pelatihan dan kompensasi. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Pembinaan Personel Kodim Kodam Jaya di Daerah Khusus Ibu Kota (DKI) Jakarta sebagai berikut: 1. Pengadaan p…
ABSTRAK LHC
Dalam pelaksanaan tugas dan wewenang Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Sekretariat Jenderal DPD RI bertugas memberikan pelayanan teknis administratif kepada Anggota DPD RI. Untuk memberikan pelayanan yang paripurna kepada jalannya persidangan bagi Anggota DPD RI pegawai di bidang Persidangan DPD RI idealnya memiliki kompetensi yang mendukung jalannya persidangan secara efektif, efisie…
Mewujudkan lembaga peradilan yang modern dan terpercaya merupakan salah satu tantangan terbesar dalam reformasi penegakan hukum di Indonesia. Perubahan pada masa reformasi di bidang hukum ditunjukkan dengan adanya kebijakan pemerintah dalam rangka melakukan perbaikan terhadap pembangunan hukum nasional. Secara umum, reformasi penegakan hukum diawali dari reformasi sistem peradilan yang harus di…
ABSTRAK LHC
Sepanjang tahun 2008 sampai dengan tahun 2010 dari 33 provinsi, hanya 50% Provinsi yang menyampaikan Raperda dan Rapergub beserta kelengkapannya dikategorikan tepat waktu, bahkan masih terdapat beberapa Provinsi yang tidak menyampaikan dan/atau telah menjadi Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur tanpa melalui tahap evaluasi dari Menteri Dalam Negeri. Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitia…