Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta adalah unsur pelaksana pemerintah daerah yang diberi tanggung jawab dalam melaksanakan tugas-tugas penanganan masalah kebakaran. Dengan jumlah petugas yang tersedia 2100 orang, atau kurang 2900 personel. Jumlah petugas yang ada saat ini tidak sebanding dengan luas Jakarta 48,13 km 2 dan banyaknya intensitas kejadian kebakaran.…
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menetapkan Perkampungan Budaya Betawi (PBB) Setu Babakan sebagai kawasan konservasi budaya Betawi. Masyarakat PBB Setu Babakan diharapkan berpartisipasi aktif dalam setiap program yang dibuat oleh Pemerintah, sehingga dapat tumbuh sebagai salah satu destinasi budaya yang diperhitungkan dan mampu memberikan kontribusi bagi Penerimaan Asli Daerah (PAD) bagi P…
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan Bank Sampah Karya Mandiri Kelurahan Joglo Kecamatan Kembangan Kota Administrasi Jakarta Barat dan melihat hasil pemberdayaan masyarakat melalui hasil kegiatan pengolahan sampah yang selama ini berjalan melalui aspek partisipasi masyarakat, asek lingkungan hidup, dan aspek ekonomi. Fokus permasalahan yang diteliti adalah bagaimana partisipasi…
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pelaksanaan Pelayanan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan Tinggal Oleh Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Wilayah Kecamatan Cempaka Putih Kota Administrasi Jakarta PusatFokus permasalahan adalah Bagaimana Pelaksanaan Pelayanan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan Tinggal Oleh Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Wilayah Kecamatan Ce…
Untuk meningkatkan kinerja, efektifitas, keefisienan serta kedispilinan pegawai pada Satuan Kerja Biro Umum Setjen Kemhan RI, maka salah satunya Kepala Biro Umum (Karoum) Setjen Kemhan RI untuk mendukung Program Reformasi Birokrasi Kementerian Pertahanan RI dalam aspek pembinaan pegawai serta penerapan disiplin pegawai di Biro Umum Setjen Kemhan RI maka dari itu pelaksanaan kebijakan hari dan j…
ABSTRAK LIHAT HARD COPY
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mendukung dan menghambat dalam proses implementasi kebijakan tata cara penjatuhan hukuman disiplin bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kementerian Pertahanan (Kemhan) dengan metode penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara kepada lima key informant, observasi dan telaa…
Pengembangan sumber daya manusia merupakan suatu rangkaian kegiatan sangat penting dalam organisasi pemerintahan dalam rangka menjadikan pegawai yang mempunyai kemampuan handal dan professional dalam melayani masyarakat. Adapun tujuan dari pelaksanaan penelitian ini untuk mengetahui tentang pengembangan sumber daya manusia pada Sudin Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kota Administrasi J…
Lembaga Musyawarah Kelurahan merupakan pengganti dari Dewan Kelurahan yang di sahkan oleh Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakata Nomor 5 Tahun 2010 tentang Lembaga Musyawarah Kelurahan. Salah satu tugas LMK yaitu menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat kepada Lurah, disamping itu LMK sebagai mitra kerja Lurah untuk menyampaikan kebijakan Pemerintah kepada masyarakat. Dalam…
Komplek perkantoran DPR/MPR/DPD RI termasuk salah satu objek vital yang mempunyai nilai strategis. Komplek perkantoran ini juga merupakan sentral dari kegiatan DPR RI, khususnya dalam rangka pelaksanaan fungsi-fungsi konstitusional dan sebagai tempat berlangsungnya proses demokrasi, termasuk tempat masyarakat menyampaikan aspirasinya.. Sebagai supporting system terhadap kerja Anggota DPR RI, Se…