Efektifitas implementasi kebijakan baik berupa peraturan perundangundangan maupun berupa program kegiatan dapat dikatakan berhasil dan efektif jika hasilnya akan bermanfaat bagi masyarakat, bukan saja bermanfaat tetapi outputnya dapat mengangkat derajat perubahan pembangunan dari masyarakat, yang digambarkan melalui cara hidup, pola pikir, tingkalaku, dan cara pandang masyarakat penerima manfaa…
Pengisian jabatan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah harus memperhatikan persyaratan jabatan dan kompetensi jabatan. Tata cara pengisian jabatan dilakukan dengan membandingkan kesesuaian persyaratan jabatan dengan standar kompetensi jabatan. Implementasi pengisian jabatan administrator dan jabatan pengawas pada instansi pemerintah masih terjadi ketidaksesuaian, hal itu juga terjadi pada Lem…
Salah satu masalah pokok dalam upaya melaksanakan tupoksi Bappeda adalah proses penyusunan rencana dan program dimana diperlukan pemaduan atau sinkronisasi baik antar berbagai sektor mengingat cakupan pembangunan sifatnya lintas sektor, lintas wilayah. Kurangnya kapasitas SDM Bappeda baik jumlah maupun spesifikasinya, juga menjadi permasalahan tersendiri yang cukup mempengaruhi kinerja Bappeda.…
ABSTRAK LIHAT HARD COPY
Unit Pengelola Pengujian Kendaraan Bermotor Cilincing dalam melaksanakan pelayanan pengujian berkala kendaraan bermotor telah banyak melakukan perubahan, baik aturan, prosedur dan sistem pelayanan dengan memanfaatkan perkembangan teknologi informasi. Perubahan tersebut antara lain penerapan booking online, pembayaran melalui CMS (cash management system), integrasi alat uji dan drive thru …
Kota Binjai menjadi daerah pertama yang menerapkan konsep smart city di Provinsi Sumatera Utara, bahkan sebelum Pemerintah Pusat memulai gerakan menuju 100 smart city di Indonesia. Namun, tidak semua inovasi smart city yang diterapkan di Kota Binjai berhasil, beberapa aplikasi dinilai tidak berkelanjutan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi keberlanjutan …
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis hasil evaluasi kebijakan pengenaan sanksi dalam penegakan disiplin protokol Kesehatan serta menyusun strategi peningkatan kinerja penegakan disiplin protokol Kesehatan pasca pandemi COVID-19 di DKI Jakarta berakhir. Penelitian ini menggunakan kombinasi teori Riant Nugroho dan 6 kriteria evaluasi kebijakan William Dunn. Penelitian ini me…
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi dalam implementasi kebijakan pengelolaan sampah Distrik Manokwari Barat Kabupaten Manokwari Provinsi Papua Barat, dan menganalisis sumber permasalahan melalui aspek sumber daya, struktur birokrasi, komunikasi, dan disposisi. Fokus permasalahan yang diteliti adalah bagaimanakah kebijakan pengelolaan sampah di Distrik…
Sejak Tahun 1993, Pemerintah Daerah Kabupaten Manokwari membuat Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 1993 tentang pembentukan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM). Sebagai salah satu instansi pemerintah yang berbentuk BUMD yang menyelenggarakan pelayanan umum/jasa dalam pemenuhan kebutuhan air bersih air i bagi masyarakat. Oleh karenanya melalui Peraturan Bupati Manokwari Nomor 4 Tahun 2010 dite…
Dalam penulisan tesis upaya mendapatkan opini wajar tanpa pengtecualian (wtp) atas laporan keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Papua Barat maka penulis melakukan penelitian ini dengan tujuan untuk mengetahui upaya apa yang di gunakan untuk mendapatkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Papua Barat. Metode penelitian yang digunakan dalam pen…