Formulasi Kebijakan Beasiswa Pendidikan Pusbindiklatren bagi Penyandang Disab…

Pengembangan kompetensi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam hal ini berupa pendidikan dan pelatihan. PNS dapat mengembangkan kompetensinya melalui pendidikan, baik berupa tugas belajar maupun biaya mandiri dengan jabatan apapun salah satunya Jabatan Fungsional (JF) Perencana. Untuk mengembangkan kompetensi tersebut salah satunya melalui beasiswa pendidikan. Penyandang disabilitas saat ini sudah di…

Evaluasi Kebijakan WFH/WFO Di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta

Edisi

-

ISBN/ISSN

2141021007

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

074 TMKP 2023

Implementasi Peraturan Gubernur Provinsi Dki Jakarta Nomor 111 Tahun 2014 Ten…

Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 111 Tahun 2014 menjadi tonggak penting dalam merumuskan aturan yang jelas terkait dengan penghunian rumah susun sederhana sewa (Rusunawa) di Unit Pengelola Rumah Susun (UPRS) I. Dengan adanya peraturan ini, pemerintah berupaya untuk memberikan panduan yang terstruktur dan tegas dalam mengatur pengelolaan Rusunawa, terutama pada level UPRS I. Penelit…

Pengembangan Pariwisata Berbasis Masyarakat (Community Based Tourism) Dalam R…

Di era globalisasi dan perubahan sosial yang pesat, pariwisata telah berkembang menjadi sektor penting dalam perekonomian dunia yang memberikan kontribusi signifikan terhadap pendapatan nasional dan penciptaan lapangan kerja. Indonesia dengan kekayaan alam dan budayanya yang luas memiliki potensi besar untuk mengembangkan pariwisata yang inklusif dan berkelanjutan. Khususnya di Kabupaten Blitar…

Koordinasi Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Di Ditjen Bina Pembang…

Kementerian Dalam Negeri mengeluarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 sebagai instruksi untuk menyusun dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) tahun 2024-2026. Salah satu provinsi yang diinstruksikan untuk menyusun dokumen RPD adalah Provinsi Bali. Koordinasi dalam penyusunan RPD Provinsi Bali dilakukan bersama Ditjen Bina Pembangunan Daerah sebagai pembina umum daerah otono…

Evaluasi Keberadaan Tempat Penampungan Sampah Sementara (TPSS) di Kelurahan P…

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi keberadaan Tempat Penampungan Sampah Sementara (TPSS) di Kelurahan Petamburan, Jakarta Pusat, dengan memperhatikan persepsi masyarakat. TPSS menjadi langkah strategis dalam mengatasi masalah sampah di wilayah perkotaan dengan memfasilitasi pengelolaan sampah secara teratur dan efisien. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif …

Partisipasi Masyarakat dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan …

Partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan daerah di Indonesia diatur dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Namun, pada Rencana Kerja Pemerintah Kota Jakarta Selatan ditemukan beberapa permasalahan terkait belum optimalnya pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangun…

Pengaruh Kualitas Pelayanan, Harga dan Kepercayaan Terhadap Kepuasan Pelangga…

Permasalahan pada Restoran Raa Cha Suki & BBQ Mall Plaza Atrium diketahui sejak tahun 2023 dengan adanya penurunan pengunjung yang disebabkan akibat ketidakpuasan pelanggan terhadap pelayanan berkunjung. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kualitas pelayanan, harga dan kepercayaan berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan pada Restoran Raa Cha Suki & BBQ Mall Plaza Atrium. Metode …

Pemanfaatan Aplikasi Penataan Kearsipan dalam mendukung pengelolaan arsip din…

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemanfaatan aplikasi penataan kearsipan dalam mendukung pengelolaan arsip dinamis aktif di Biro Perencanaan dan Keuangan Setjen Kemhan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian bersifat kualitatif, teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Subjek penelitian ini adalah Aplikasi Penataan Kearsiapan, Hasil Penelitian ini…

Sistem Merit Dalam Transformasi Jabatan Struktural Ke Jabatan Fungsional Anal…

Sistem merit merupakan salah satu prinsip penting dalam manajemen ASN yang menekankan pada prinsip meritokrasi. Kebijakan penyederhanaan birokrasi merupakan langkah fundamental dalam reformasi birokrasi di Indonesia. Untuk mewujudkan ambisi tersebut salah satunya pemerintah melakukan transformasi jabatan stuktural ke jabatan fungsional. Pada prosesnya Jabatan Fungsional Analis Kebijakan (JFAK) …