PT. Kereta Api (Persero) memiliki daerah operasi, diantaranya daerah operasi (daops) 1 Jakarta yang memiliki stasiun KA berjumlah 50 stasiun. Untuk stasiun besar terdiri dari stasiun Jatinegara, Gambir, Kota, Senen, Tanjung Priuk, dan Tanah Abang. Berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. Kereta Api (Persero) Nomor :Kep.U/OT.003/III/2/KA-2010 tentang Kedudukan, Tugas pokok, Fungsi, Susunan Organi…
Tingkat kedisiplinan pegawai akan sangat mempengaruhi baik buruknya sebuah Unit Organisasi. Hal ini dapat dilihat dari besar kecilnya tingkat penyimpangan yang terjadi pada setiap Satuan Kerja di bawah Unit Organisasi Kementerian Pertahanan. Sebagian Pegawai Negeri Sipil masih mengganggap Disiplin Kerja ini hanya sebagai sesuatu yang biasa-biasa saja, hal ini terjadi dikarenakan kurangnya memak…
Dalam rangka melaksanakan tugas dan meningkatkan efektifitas kegiatan operasi SAR khususnya di pelayaran, dituntut adanya kesiapsiagaan Sumber Daya Manusia khususnya Anak Buah Kapal yang dapat melaksanakan operasi SAR sewaktu-waktu, namun para Anak Buah Kapal dituntut untuk mempunyai pengetahuan dan keterampilan khusus di bidang pencarian dan pertolongan musibah pelayaran, Basarnas khususnya pa…
Di Indonesia pelaksanaan e-procurement diatur melalui Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Aplikasi e-procurement adalah suatu aplikasi yang digunakan untuk mengelola pengadaan barang/jasa berbasis internet yang didisain untuk mencapai suatu proses pengadaan barang/jasa yang efektif, …
Skripsi ini membahas Implementasi Kebijakan Akreditasi Institusi Pelatihan Kesehatan. Implementasi kebijakan akreditasi institusi pelatihan kesehatan dilaksanakan berdasarkan pada Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 725/Menkes/SK/V/2003 tentang Pedoman Penyelenggaran Pelatihan di Bidang Kesehatan. Dalam rangka meningkatkan mutu, profesionalisme dan kompetensi tenaga kesehatan diperlukan berbagai …
Kebijakan diversifikasi BBM ke BBG pada kendaraan dinas di Sekretariat Kabinet RI merupakan suatu kebijakan penganekaragaman sumber energi dalam hal ini perpindahan penggunaan BBM ke BBG pada kendaraan dinas dengan pemasangan alat converter kit gas, yang bertujuan untuk penghematan penggunaan bahan bakar minyak. Sekretariat Kabinet RI telah mengeluarkan memorandum Deputi Administrasi nomor : M-…
ABSTRAK LHC
Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana implementasi Peraturan Menteri Sekretaris Negara Nomor 22 Tahun 2011 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Tata Naskah Dinas Elektronik Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia Pada Biro Keuangan, yaitu sejauhmana faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja implementasi Permensesneg di Biro Keuangan. Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja impl…
Corporate Social Responsibility wajib dijalankan oleh setiap Perseroan Terbatas dan Penanam Modal untuk pemberdayaan masyarakat dengan tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat sebagaimana yang tertuang pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang…
ABSTRAK LHC