Analisis Fleksibilitas Anggaran Pada Pelaksanaan Program Peningkatan Kompeten…

Strategi Refocussing menjadi salah satu kebijakan fiskal yang diambil oleh pemerintah saat pandemi covid 19 melanda Indonesia dengan mengalihkan anggaran yang berasal dari Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Belanja Modal menjadi sumber pembiayaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara telah mengatur penyusunan anggaran tahun depan telah di…

Analisis Lingkungan Pengendalian Dalam Pengelolaan Keuangan Pada Kementerian …

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis penerapan Lingkungan Pengendalian pada Kementerian Kelautan dan Perikanan menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian terhadap penerapan 8 sub unsur Lingkungan Pengendalian yaitu: Penegakan Integritas dan Nilai Etika, Komitmen Terhadap Kompetensi, Kepemimpinan yang Kondusif, Pembentukan Struktur Organisasi yang …

Optimalisasi Pengelolaan Piutang Penerimaan Negara Bukan (Pajak PNBP) Pada Di…

Edisi

-

ISBN/ISSN

2043021029

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

025 TMKN 2022

Penatausahaan Aset Tetap Pada Direktorat Jenderal Pengendalian Daerah Aliran …

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui faktor-faktor yang berpengaruh pada implementasi kebijakan sinergitas media sosial aparatur Negara di Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan RI dengan memperhatikan aspek-aspek dalam implementasi kebijakan menurut George Edward III yakni Komunikasi, Sumberdaya, Disposisi dan Struktur Birokrasi. Metode penelitian dilakukan d…

Pengaruh Sistem Pengendalian Intern, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Dan Kom…

Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis Pengaruh Sistem Pengendalian Intern, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap terhadap Akuntabilitas Keuangan Lingkup Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Sampel dalam penelitian sebanyak 84 responden yang ditetapkan secara probability sa…

Penerapan Manajemen Risiko Dalam Proses Pengadaan Barang Dan Jasa Di Unit Ker…

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana manajemen risiko dapat diterapkan dalam proses pengadaan barang dan jasa di Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa, Kementerian Kelautan dan Perikanan. UKPBJ KKP belum menerapkan manajemen risiko tingkat operasional untuk mengatasi risiko-risiko yang mungkin terjadi dan menghambat pencapaian tujuan organisasi. Kerangka manajemen risiko melipu…

Sistem Pengendalian Internal Manajemen Piutang Dalam Kerangka Objek Penjamina…

Rumah sakit perlu mengelola piutang nya dengan sistem administrasi yang baik. Karena penerimaan keuangan rumah sakit yang besar diperoleh dari penerimaan piutang.BPJS. Penerimaan piutang terjadi ketika kas tidak diterima langsung oleh pasien yang telah selesai berobat dirumah sakit, melainkan pasien tersebut menggunakan kartu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS). Latar belak…

Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) Dengan Inter…

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) dengan Internal Audit Capability Model (IACM) PADA Inspektorat Perpustakaan Nasional. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, yang meliputi enam aspek, yaitu Peran dan Layanan, Pengelolaan SDM, Praktik Profesional, Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja, Budaya dan Hub…

Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Kegiatan Pengadaan B…

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintahan (SPIP), telah mengamanatkan perwujudan peran APIP yang efektif sekurang-kurangnya harus memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi intansi pemerintah. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa sistem pengenda…

Penganggaran Berbasis Kinerja Pada Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Keme…

Penganggaran berbasis kinerja adalah suatu pendekatan dalam sistem penganggaran yang memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dan kinerja yang diharapkan, sehingga dapat memberikan informasi tentang efektivitas dan efisiensi kegiatan. Meskipun Pemerintah Indonesia telah mengamanatkan penganggaran berbasis kinerja, namun demikian, sampai dengan saat ini belum sepenuhnya dilaksanakan oleh …