Banyaknya keluhan masyarakat terhadap pelayanan Izin Mendirikan Bangunan di Kota Tangerang, menunjukkan bahwa kualitas pelayanan Izin Mendirikan Bangunan yang dilaksanakan oleh Badan Pelayanan Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Kota Tangerang belum sesuai dengan harapan masyarakat dan amanat Peraturan Presiden Republik indonesia Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu S…
Untuk meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan otonomi daerah, pemerintah daerah harus diberi kewenangan yang lebih besar dalam bidang perpajakan dan retribusi. Berkaitan dengan kewenangan tersebut pemerintah pusat mengesahkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pada Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009, perluasan kewenangan perpajakan dan retribusi te…
Keberadaan Inspektorat sebagai Instansi Pengawasan Intern Pemerintah pada dasarnya memiliki peran penting dan strategi dalam menciptakan pengendalian intern yang sehat khususnya dalam penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan Pemerintah Kota Tangerang. Pengendalian intern tersebut merupakan proses yang dirancang untuk memberikan keyakinan yang memadai mengenai pencapaian tujuan pemerintah daer…
Kota Tangerang merupakan salah satu Kota Metropolitan yang berbatasan langsung dengan Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Hal ini secara langsung mempengaruhi tingkat kebutuhan akan layanan publik baik kualitas maupun kuantitasnya. Guna memenuhi kebutuhan layanan tersebut, Pemerintah Kota Tangerang telah berupaya untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitasnya yang pada a…
Daerah Kota Tangerang adalah daerah yang merupakan penyangga DKI Jakarta, dan sebagian masyarakatnya bekerja di DKI Jakarta. Sehingga banyak permasalahan- permasalahan dibidang lingkungan hidup dan juga merupakan yang termasuk didalamnya adalah permasalahan sampah. Maka hal tersebut diatas merupakan akibat dari jumlah perkembangan penduduk yang seamkin pesat sehingga banyak bermunculan timbulan…
ABSTRAK LIHAT HARD COPY
Inti dari Pemerintahan adalah sistem birokrasi, sistem birokrasi sangat diharapkan dapat menjalankan perannya secara optimal dalam menjalankan fungsi regulasi, alokasi, distribusi, pelayanan dan pemberdayaan masyarakat. Namun dalam kenyataanya keberadaan birokrasi pemerintah sering kali dipandang bagai “ dua sisi mata uang”, selain dibutuhkan untuk melaksanakan urusan pemerintahan se…
Pemenuhan standar pelayanan minimal dan standar nasional pendidikan, dapat ditegaskan bahwa sumber daya manusia berkorelasi positif dengan mutu pendidikan dan mutu pendidikan sering diindikasikan dengan kondisi yang baik, memenuhi syarat dan segala komponen yang harus terdapat dalam pendidikan, berupa masukan, proses, keluaran, tenaga kependidikan, sarana prasarana, dan semua hal te…
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah faktor perencanaan dan pengendalian intern terhadap efektivitas pelaksanaan anggaran pada Direktorat Jenderal Potensi Pertahanan Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. Metode yang digunakan adalah metode survey eksplanatif dengan paradigma studi asosiatif dan analisa data kuantitatif, dengan jumlah populasi sebanyak 340 orang. Adapun teknik s…
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran tentang Strategi Pemasaran Produk Jasa Penjaminan Perbankan pada PT Bank Negara Indonesia (persero) Tbk. Penelitian ini menggunakan variable tunggal yaitu Strategi Pemasaran Penjualan Produk Jasa Penjaminan Perbankan pada PT Bank Negara Indonesia (persero) Tbk. Metode peneltian yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan ku…