Penelitian ini menganalisa efektivitas individu dan Sasaran Kerja Pegawai terhadap kinerja PNS di Sekretariat Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama. Hasil penelitian menunjuakan bahwa peningkatan satu unit efektivitas individu memberikan kontribusi sebesar 0,552 unit terhadap kinerja PNS, dan peningkatan satu unit Sasaran Kerja Pegawai (SKP) memberikan…
Perubahan cara Pengelolaan Materiil TNI AD dari sistem manual yang sudah berlangsung sejak TNI AD berdiri kearah pengelolaan dengan memanfaatkan Teknologi Informasi merupakan dasar pemikiran penulisan Tesis ini. Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Milik Negara merupakan pilihan yang harus digunakan sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 dan telah diubah dengan Peraturan M…
Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan kinerja pegawai pada Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Teluk Wondama. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Kualitatif dengan pendekatan deskriptif, teknik pengumpulan data dalam penelitian ini melukiskan keadaan subyek melalui wawancara terkait dengan kinerja pegawai pada Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatih…
ABSTRAK LIHAT HARD COPY
ABSTRAK LIHAT HARDCOPY
Air tanah merupakan alternatif sumber daya air yang digunakan oleh Pemerintah DKI Jakarta dalam memenuhi kebutuhan masyarakat akan air bersih karena keterbatasnya sumber air baku permukaan. Lima puluh lima persen kebutuhan air bersih masyarakat DKI Jakarta dipenuhi dari sumber air tanah. Kebutuhan akan air bersih yang semakin meningkat seiring dengan jumlah penduduk yang terus bertambah menyeb…
Latar belakang Permasalahan Penelitian adalah adanya perubahan undang-undang pajak daerah dari, undang-undang nomor 34 tahun 2000 menjadi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak daerah dan Retribusi Daerah maka jenis pajak daerah Kabupaten/ Kota menjadi bertambah salah satu diantaranya yaitu pajak air tanah yang sebelumnya merupakan pajak daerah untuk Provinsi. Dengan diberlakukannya Un…
Penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik menurut paradigma good governance, dalam prosesnya tidak hanya untuk kepentingan pemerintahan daerah. Paradigma good governance, mengedepankan proses dan prosedur, dimana dalam proses persiapan, perencanaan, perumusan dan penyusunan kebijakan dilakukan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan (stakeholders). Hal ini sejalan de…
ABSTRAK LIHAT HARDCOPY