ABSTRAK LIHAT HARDCOPY
ABSTRAK LIHAT HARDCOPY
Abstrak Lihat Hardcopy
ABSTRAK LHC
Penelitian ini bertujuan mengetahui dan menggambarkan proses pengelolaan laporan keuangan pada Sekretariat Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri TA. 2014 dan mengevaluasi berdasarkan Peraturan Dirjen Perbendaharaan No.PER-57/PB/2013. Jenis penelitian menggunakan metode studi kasus dan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan telaah dokumen. Hasil …
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan SIMAK-BMN pada Satuan Kerja Deputi Bidang Pengawasan Produk Terapetik dan NAPZA berdasarkan PMK No.213/PMK.05/2013. Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian ini meliputi pembentukan unit akuntansi, pengelola BMN, hardware & software, kualifikasi & kodefikasi, transaksi BMN, kebijakan …
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kompetensi anggota pengamanan dalam (Pamdal) Setjen DPR RI dalam implementasi Peraturan Kapolri Nomor 24 Tahun 2007, apakah sudah terlaksana dengan baik atau belum. Penelitian ini adalah penelitian satu variable yaitu kompetensi anggota Pamdal Setjen DPR RI, dengan aspek penelitian meliputi aspek pengetahuan, ketrampilan, motif/dorongan, karakteristik p…
Tuntutan masyarakat untuk terciptanya paradigma baru dalam pengelolaan pemerintahan yang bersih, yang menerapkan prinsip good governance, mempercepat bergulirnya era pengelolaan pemerintahan yang lebih terbuka, efisien, efektif, aspiratif, dan responsif terhadap tuntutan publik, Hal tersebut memicu munculnya Reformasi di bidang perencanaan dan penganggaran yaitu ditandai dengan Penerapan Anggar…
Tujuan dari dibentuknya organisasi Sekretariat Jenderal DPD RI adalah untuk memberikan dukungan administratif dan keahlian kepada DPD RI, maka tercapainya tujuan dan sasaran organisasi Sekretariat Jenderal tersebut tergantung dari manajemen kinerja pegawai yang baik dan sesuai dengan kaidah-kaidah manajemen kinerja. Seiring berjalannya waktu, Sekretariat Jenderal DPD RI berusaha memberikan pela…
Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 menyatakan bahwa setiap Warga Negara Indonesia memiliki kedudukan, hak dan kewajiban yang sama dalam pekerjaan tanpa membedakan jenis kelamin. Di BPS Pusat, hal ini nampak dari komposisi berimbang antara PNS laki-laki dan perempuan. Tetapi jika dilihat menurut jabatannya, terlihat proporsi yang tidak berimbang, dimana lebih dari 50 persen posisi jabatan Eselon …