Biro Hukum dan Kepegawaian merupakan unit kerja yang setingkat pimpinan tinggi pratama di bawah Sekretariat Utama, BASARNAS, yang memiliki jumlah pegawai dengan jabatan Analis SDM Aparatur terbanyak di BASARNAS. Atas hal tersebut, dibutuhkan manajemen karier yang optimal dan sejalan dengan peraturan yang berlaku. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana proses pengembangan karier…
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah penatausahaan Barang Milik Negara Direktorat Jenderal Bimas Kristen Keenterian Agama RI sudah sesuai dengan peraturan-peraturan yang mengatur tentang Penatausahaan Barang Milik Negara dan Penerapannya melalui Sistem Informasi Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan cara observasi, wawancara dan studi literature. Hasil penelitian men…
Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf o Undang- undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Menteri Keuangan telah menetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 59/PMK.06/2005 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat dan pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 59/PMK.06/2005 belum menampung pengaturan mengenai pelaksanaan fungsi Mente…
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pelaksanaan instruksi presiden nomor 6 tahun 2007 tentang kebijakan percepatan pengembangan sector riil dan pemberdayaan usaha mikro , kecil dan menengah. Focus penelitian ini adalah evaluasi pelaksanaan kebijakan kebijakan percepatan pengembangan sector riil dan pemberdayaan usaha mikro , kecil dan menengah mengenai program kredit usaha rakyat di PT…
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas perencanaan transmigrasi lokal di Kabupaten Sukabumi. Dalam melakukan pengkajian terhadap permasalahan digunakan beberapa teori yang mendukung diantaranya teori perencanaan, teori pembangunan daerah dan Undang-Undang nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Untuk melaksanakan penelitian dan penulisan tesis ini, penulis menggunakan metode kual…
Penelitian ini difokuskan pada upaya mengevaluasi kinerja Kantor Arsip dan Perpustakaan Pemerintah Kota Depok. Dalam operasional untuk dapat melakukan evaluasi dilakukan dengan menggunakan aspek dan sub aspek. Aspek Input meliputi sub aspek Pendidikan Pegawai, Pengetahuan Pegawai, Ketrampilan Pegawai, Keikutsertaan dalam Kediklatan, Sikap Pegawai, Jumlah Pegawai, Anggaran, Sarana dan Pr…
Penelitian kualitatif berjudul “Implementasi Kebijakan Sistem Informasi Kearsipan Statis pada Badan Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Propinsi Jawa Barat” bertujuan untuk mengetahui implementasi penggunaan sistem informasi kearsipan statis di Badan Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Propinsi Bapusipda Jabar (Bapusipda Jabar). Metode penelitian dilakukan melalui survey, observasi da…
ABSTRAK LIHAT HARD COPY
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi kebijakan ruang terbuka hijau di Dinas Pertamanan dan Pemakaman Pemerintah Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, menganalisis sumber permasalahan melalui sumber daya, struktur birokrasi, disposisi serta komunikasi antara pembuat kebijakan dengan pelaksana dilapangan. Fokus permasalahan yang diteliti adalah bagaimana kebijakan ruang…