Implementasi Kebijakan Penerimaan Royalti Batubara Sebagai Penerimaan Negara …

Kementerian Energi Sumber Daya Mineral merupakan institusi pemerintah yang bertanggung jawab terhadap penerimaan Royalti Batubara dan memiliki kewenangan memungutnya sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, untuk mengimplementasikan peraturan tersebut maka perlu diterapkan Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 20…

Pengaruh formasi terhadap penjualan bedak venus pada PT. kimia farma (33 MEP …

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

84 hlm

Judul Seri

-

No. Panggil

33 MEP 2007

Efektivitas Penerapan Aplikasi E-Kinerja (AP2KP) Terhadap Penilaian Prestasi …

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Penerapan Aplikasi E-Kinerja (AP2KP) Terhadap Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Pada Kantor Pangkalan Penjagaan Laut Dan Pantai Kelas I Tanjung Priok, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan. Teori yang digunakan dalam penulisan skripsi ini diambil dari literaturliteratur Sistem Informasi manajemen, Aplikasi E-Kinerja atau …

Evaluasi Kinerja Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor Angkutan Umum Dan Ang…

Dinas Perhubungan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dalam hal ini Unit Pelaksanaan Teknis Pengujian Kendaraan Bermotor sebagai institusi yang khusus bertugas memberikan pelayanan langsung kepada masayarakat yang hakiki, sebagai bukti abdi Negara dan abdi masayarakat. Dalam rangka memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat, khususnya kepada wajib uji yang melakukan pengujian Kendar…

Evaluasi Kinerja Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor Berbasis Teknologi In…

Unit Pengelola Pengujian Kendaraan Bermotor Cilincing dalam melaksanakan pelayanan pengujian berkala kendaraan bermotor telah banyak melakukan perubahan, baik aturan, prosedur dan sistem pelayanan dengan memanfaatkan perkembangan teknologi informasi. Perubahan tersebut antara lain penerapan booking online, pembayaran melalui CMS (cash management system), integrasi alat uji dan drive thru …

Implementasi Kebijakan Pengalihan Jabatan Struktural Menjadi Jabatan Fungsion…

Direktorat Jenderal Perkeretaapian merupakan salah satu instansi yang terdampak akan kebijakan pengalihan jabatan struktural menjadi jabatan fungsional yang bertujuan untuk penyederhanaan birokrasi sebagaimana diatur dalam Permenpan Nomor 17 Tahun 2021. Proses pengalihan jabatan di Direktorat Jenderal Perkeretaapian menimbulkan beberapa permasalahan yaitu tugas dan fungsi jabatan fungsional tid…

Studi Kompetensi Pegawai Dalam Rangka Meningkatkan Kinerja Pada Kantor Penghu…

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kompetensi pegawai dalam rangka menigkatkan kinerja pada Kantor Penghubung Daerah Provinsi Papua di Jakarta. Penelitian ini dilakukan pada Kantor Penghubung Provinsi Papua di Jakarta dan fokus yang diteliti adalah kompetensi pegawai dalam rangka menigkatkan kinerja dengan aspek penelitian berdasarkan kompetensi, antara lain ; pengetahuan (know…

Pengaruh Tunjangan Pelayaran Dan Disiplin Kerja Terhadap Prestasi Kerja Anak …

Dengan tugas pokok dan fungsi yang bertanggung jawab terhadap penegakkan hukum serta keselamatan di perairan laut dan pantai, maka disiplin kerja menjadi hal yang mutlak harus dimiliki oleh Anak Buah Kapal (ABK) Pangkalan Penjagaan Laut dan Pantai Kelas I Tanjung Priok. Kedisiplinan dapat memberikan jaminan pada pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pegawai di lembaga ini. Ketika kedisiplinan AB…

Analisis Kompetensi Penyiar Di Radio Republik Indonesia Jakarta

Radio Republik Indonesia Jakarta yang mempunyai fungsi sebagai radio publik dengan berbagai kompleksitas pengelolaannya, memerlukan penyiar yang memiliki kompetensi tinggi. Namun fenomena yang terlihat di Radio Republik Indonesia Jakarta diantaranya ditunjukan dengan adanya penyiar yang belum profesional sesuai dengan bidang tugasnya. Untuk mewujudkan kompetensi yang tinggi diperlukan pengatura…

Studi Deskriptif Rendahnya Pelanggaran Disiplin Pada Satuan Polisi Pamong Pra…

Permasalah pada penelitian ini yaitu faktor apa yang menyebabkan rendahnya pelanggaran disiplin pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Administrasi Jakarta Pusat. Dengan tujuan untuk mengidentifikasi faktor yang menyebabkan rendahnya pelanggaran Disiplin pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Administrasi Jakarta Pusat. Penelitian tersebut dilaksanakan pada bulan Agustus 2022 di Satuan Polisi Pamon…