Pemerintah melalui kemendagri telah menerapkan kebijakan program e-KTP berdasarkan UU No. 23 Tahun 2006 dan Peraturan Presiden No. 35 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden No 26 Tahun 2009 tentang penerapan KTP berbasis Nomor Induk Kependudukan secara Nasional. Kebijakan tersebut bertujuan untuk menciptkan administrasi yang tertib sesuai dengan peraturan yang telah ditentukan dan…
Pengelolaan sampah, terutama di kawasan perkotaan, dewasa ini dihadapkan kepada berbagai permasalahan yang cukup kompleks. Permasalahan-permasalahan tersebut meliputi tingginya laju timbulan sampah, kepedulian masyarakat yang masih sangat rendah akan lingkungan, serta pembuangan akhir sampah yang tidak optimal. Salah satu upaya untuk mengatasi sampah di Provinsi DKI Jakarta, khususnya di lingku…
Penulisan skripsi ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses dan kondisi sebenarnya tentang kegiatan penataan pasar pada PD Pasar Jaya Pasar Pondok Labu, dimana kondisi pasar Pondok Labu yang kurang kondusif dan tidak teratur dengan kondisi yang kurang tertata di wilayah pasar Pondok Labu yang menyebabkan kondisi Pasar Pondok Labu terganggu. Dengan adanya penataan pasar dapat mengurangi ba…
Program percepatan (quick wins) merupakan pendorong dalam proses Reformasi Birokrasi. Penetapan dan pelaksanaan quick wins di lingkungan Sekretariat Kabinet bertujuan untuk memperbaiki sistem dan mekanisme kerja serta produk utama (core business), sehingga manfaatnya dapat dirasakan secara cepat oleh pemangku kepentingan Sekretariat Kabinet. Salah satu program quick wins di Sekretariat Kabinet …
Instruksi Presiden Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penghematan Energi dan Air diterbitkan oleh pemerintah pada bulan Agustus tahun 2011. Instruksi Presiden tersebut dilatarbelakangi oleh meningkatnya konsumsi energi dan air oleh masyarakat serta meningkatnya harga minyak mentah dunia. Dalam Inpres tersebut pemerintah menginstruksikan seluruh lembaga, kementerian termasuk BUMN dan BUMD serta pemerin…
Sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 4 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010, bahwa setiap Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Anggaran wajib menyusun RKA Rencana Kerja dan Anggaran atas Bagian Anggaran yang dikuasainya. Atas dasar tersebut, Pada Tahun 2013, Sekretariat Kabinet telah menetapkan suatu kebijakan sebagai pedoman penganggaran berbasis kinerja yaitu Peraturan Sekreta…
ABSTRAK LHC
ABSTRAK LHC
Dalam rangka mencapai program percepatan reformasi birokrasi, salah satunya adalah penataan struktur birokrasi, dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara terdapat 3 (tiga) jabatan yaitu jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator, dan jabatan fungsional. Salah satu program pengembangan aparatur negara tersebut adalah program penguatan jabatan fungsional dengan mela…
Badan Litbang Pertanian merupakan Badan pelaksana di bidang penelitian dan pengembangan yang berkedudukan dibawah Menteri Pertanian. Adapun Badan Litbang mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengembangan di bidang pertanian. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui sejauhmana Pengembangan SDM Peneliti Pada Badan Litbang Pertanian Kementerian Pertanian ditinjau dari aspek program diklat…