Pemerintah RI telah mengeluarkan kebijakan afirmatif terkait ketenagakerjaan bagi penyandang disabilitas berupa penetapan sistem kuota minimum 2% tenaga kerja disabilitas di lembaga Pemerintah/Negara. Tetapi dalam implementasinya masih menghadapi tantangan sehingga masih ada institusi negara yang belum mengimplementasikan kebijakan tersebut, salah satunya adalah pada lembaga negara non-struktur…
Badan Pusat Statistik mencatatkan penurunan produktivitas kerja disumbangkan oleh 21,32 juta orang dan meningkatkan kolektibilitas kredit debitur golongan dua (Dalam Perhatian Khusus) sebanyak 30%selama tahun 2020. Peningkatan kolektibilitas meningkatkan Non Performing Loan (NPL) sebesar 4,91% pada PT bank Tabungan Negara (Persero) Tbk di tahun 2020. Dalam rangka menanggulangi permasalahan ekon…
Pengembangan destinasi pariwisata merupakan rangkaian pembangunan multisektor dan multiaktor sehingga dibutuhkan tata kelola kolaboratif lintas sektor untuk mencapai tujuan bersama serta memberi dampak bagi perekonomian masyarakat dan pengembangan wilayah. Penelitian ini fokus menjawab pertanyaan (1) mengapa kerja sama lintas sektor antara pemerintah dan aktor nonpemerintah dalam pengembangan p…
Setiap periode Renstra (per lima tahun), BPK menetapkan kebijakan pemeriksaan untuk dapat dipedomani oleh seluruh unit kerja pemeriksaan di BPK. Pada periode Renstra BPK Tahun 2020 – 2024 perumusannya diselaraskan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020 – 2024 sebagai upaya BPK untuk mendorong evaluasi dan peningkatan program pembangunan pemerintah. Namun demikian, …
Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi Program Penanganan Prasarana dan Sarana Umum di Kota Administrasi Jakarta Selatan. Selain itu, untuk menentukan strategi perbaikan dengan tujuan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Metode yang digunakan adalah model evaluasi CIPP (Context, Input, Process, Product). Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif. Pengumpulan data dengan mewawancarai…
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi pengelolaan mutasi pegawai antar unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat. Dalam hal ini mutasi pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat sangat diperlukan untuk menempatkan pegawai sesuai pada tempatnya agar tercipta efektivitas dan efisiensi dalam bekerja serta dapat meningkatkan kinerja instansi. Menur…