Pada hakikatnya tugas aparatur pemerintah adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat secara optimal. Pemerintah dituntut untuk membenahi pelayanan pada sektor-sektor publik, yang akan berdampak terhadap perekonomian masyarakat. Hal tersebut yang kemudian melatarbelakangi penulis melakukan penelitian ini, karena secara umum pelayanan birokrasi di Indonesia dinilai masih jauh dari harapan masy…
Era tercetusnya ide otonomi daerah muncul berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ketika lengsernya era Orde Baru. Undang-undang ini mengatur bagaimana daerah mampu mengelola rumah tangganya sendiri. Hal ini terlihat pada pasal 21 yaitu “Dalam menyelenggarakan otonomi, pemerintahan daerah mempunyai hak mengelola kekayaan daerah dan mendapatkan bagi hasil dari…
Arsip Nasional Republik Indonesia dipimpin oleh Kepala. Dalam melaksanakan tugasnya melaksanakan fungsi kearsipan dan pembinaan kearsipan. Untuk mewujudkan penyelenggaraan kearsipan yang andal dan pembinaan dibidang kearsipan haruslah didukung Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur yang profesional dan handal di bidang kearsipan yang dikenal dengan jabatan fungsional Arsiparis Pegawai Negeri Sipil,…
Arsip merupakan bagian penting dalam keseluruhan kegiatan organisasi sehingga tidaklah berlebihan ketika arsip disebut sebagai sumber informasi. Oleh sebab itu arsip tersebut harus dikelola sebaik mungkin sesuai kaidah dan peraturan yang ada. Dengan demikian ketika arsip tersebut harus dilayankan ke publik dapat tersaji dengan cepat, lengkap, utuh dan murah. Namun seberapa efektifkah Pengelolaa…
Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh Anggaran Berbasis Kinerja, Transparansi Organisasi, dan Kompetensi Pegawai terhadap Keefektifan Organisasi Pengendalian Anggaran, Penelitian ini menggunakan metode survey dengan pendekatan paradigma studi asosiatif sebab akibat dan menggunakan analisis data kuantitatif sebanyak sampel 50 pegawai yang terlibat dalam proses pengelolaan anggaran. U…
Penerbitan Undang-undang nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mendorong semua pemerintah daerah untuk segera merevisi dan menyesuaikan kebijakan tentang pajak daerah. Salah satunya adalah pemerintah Kota Tanjungbalai yang telah menerapkan kebijakan tentang Pajak Daerah. Kebijakan itu diatur didalam perda nomor 2 tahun 2012 tentang Pajak Daerah. Implementasi kebijakan pa…
Pembentukan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta sebagai upaya perbaikan sistem pelayanan publik khususnya dalam bidang perizinan berdasarkan Undang-Undang nomor 25 tahun 2009 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu serta terakhir dengan keluarnya Peraturan Presiden nomor 97 tahun …
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat bagaimana partisipasi masyarakat Kelurahan Sunter Agung dalam rangka pengendalian Penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD). Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Adapun aspek-aspek yang menjadi fokus penelitian adalah 1) aspek komunikasi, 2) aspek perubahan sikap, pendapat dan perilaku, 3) aspek kesadaran, 4)…
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat bagaimana partisipasi masyarakat Kelurahan Sunter Agung dalam rangka pengendalian Penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD). Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Adapun aspek-aspek yang menjadi fokus penelitian adalah 1) aspek komunikasi, 2) aspek perubahan sikap, pendapat dan perilaku, 3) aspek kesadaran, 4)…
Pengangkatan pejabat struktural saat ini masih menjadi permasalahan utama baik di instansi pusat maupun daerah. Sebab masih banyak Pejabat Pembina Kepegawaian yang mengangkat pejabat struktural hanya didasarkan pada syarat administrasi saja dan pengangkatan pejabat dilakukan tidak sesuai dengan kompetensi yang dimilikinya. Untuk mengatasi masalah tersebut, perlu dilakukan peniaian kompetensi …