Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui pengelolaan Barang Milik Negara dalam hal Perencanaan Kebutuhan dan pengganggaran BMN, Penatausahaan dan Pembinaan, Pengawasan dan pengendalian. Metodelogi penelitian kualitatif, dengan teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi dan telaah dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan, maka d…
Bagian Risalah Sekretariat Jenderal DPR RI saat ini memiliki tugas dan fungsi pokok dan utamanya adalah melaksanakan pembuatan dan penyusunan risalah tiap kali anggota Dewan atau Alat Kelengkapan Dewan (AKD) mengadakan rapat atau persidangan. Dalam keterkaitan pelaksanaan tugas dimaksud maka sering yang menjadi sorotan adalah bagaimana pelayanan yang diberikan oleh Bagian Risalah Sekretariat J…
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengiriman Uang Dalam Negeri Melalui Teller pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk. Kantor Cabang Pembantu Menara MTH, Jakarta. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data berupa telaah dokumen dan wawancara. Pada penelitian ini, yang merupakan kata kunci antara lain ; Pengiriman Uang …
Lingkungan pengendalian mengambarkan kondisi dalam instansi pemerintah yang mempengaruhi efektifitas pengendalian intern, dimana didalamnya telah terbangun sistem pengendalian intern yang efektif yang melekat sepanjang kegiatan, dipengaruhi oleh sumber daya manusia, serta hanya memberikan keyakinan yang memadai, bukan keyakinan yang mutlak. Efektifitas lingkungan pengend…
Tesis ini menganalisa strategi manajemen penyelesaian kerugian negara yang meliputi perencanaan,pelaksanaan dan pengawasan. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis dengan memaparkan informasi mengenai suatu permasalahan, wawancara nara sumber ahli, dan analisa kualitatif dengan acuan literatur dan ketentuan yang berlaku. Hasil dari penelitian ini bahwa perencanaan, pelaksanaan dan pengawas…
ABSTRAK LHC
Kota Depok melalui Perda Kota Depok Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kecamatan menetapkan kebijakan pemekaran kecamatan di daerahnya yang sebelumnya memiliki 6 kecamatan menjadi 11 kecamatan, hal ini bertujuan untuk meningkatkan dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan pembangunan dan kemasyarakatan. Berkenaan de…