Konsep Kebijakan Manajemen Sumber Daya Manusia yang Inklusif Disabilitas di K…

Pemerintah RI telah mengeluarkan kebijakan afirmatif terkait ketenagakerjaan bagi penyandang disabilitas berupa penetapan sistem kuota minimum 2% tenaga kerja disabilitas di lembaga Pemerintah/Negara. Tetapi dalam implementasinya masih menghadapi tantangan sehingga masih ada institusi negara yang belum mengimplementasikan kebijakan tersebut, salah satunya adalah pada lembaga negara non-struktur…

Implementasi Tugas Komisi Aparatur Sipil Negera Dalam Netralitas Birokrasi Pe…

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi pelaksanaan tugas Komisi Aparatur Sipil Negara dalam menjaga netralita birokrasi Pegawai Negeri Sipil berdasarkan data dan fakta yang valid dan dapat dipercaya. Pada penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Data yang diperoleh dalam penelitian ini adalah data primer, berupa hasil wawancar…

Pengembangan Kompetensi Pegawai Dalam Menunjang Pelayanan Perizinan Dan Pelap…

Arah kebijakan pemerintah dibidang transportasi melalui Kementerian Perhubungan yang akan diutamakan pada persoalan peningkatan keselamatan, keamanan, dan pelayanan akan sangat efektif jika didukung dengan kesadaran penuh oleh semua pihak, termasuk upaya meningkatkan kompetensi sumber daya manusia yang ada. Pembenahan sumber daya manusia dalam sektor pelayanan sudah merupakan suatu kewajiban, s…

Implementasi Kebijakan Sistem Penilaian Kinerja Jabatan Aparatur (SIKERJA) Pa…

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi dan faktor yang mempengaruhi kebijakan Sistem Penilaian Kinerja Jabatan Aparatur (SIKERJA) di Lingkungan Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri. Metode yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan telaah dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa…

Rekrutmen Berbasis Kompetensi Pegawai Pemerintah Non Aparatur Sipil Negara (P…

Edisi

-

ISBN/ISSN

2064001010

Deskripsi Fisik

28 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

036 TMSDA 2022

Pengaruh Pelatihan Dan Motivasi Terhadap Kinerja Prajurit Dinas Administrasi …

Penelitian ini berjudul “Pengaruh Pelatihan dan Motivasi Terhadap Kinerja Prajurit Dinas Administrasi Personel TNI Angkatan Laut”. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh pelatihan dan motivasi terhadap kinerja Prajurit Disminpersal. Metode penelitiannya menggunakan metode survey dengan pendekatan penelitian kuantitatif dengan menggunakan daftar pertany…

Efektifitas Penyelenggaraan Indonesia Performing Arts Market Tahun 2013 Pada …

Berkembangnya ekonomi kreatif di Indonesia sejak tahun 2005, mendorong pemerintah untuk membentuk Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Parekraf)pada tahun 2012 yang bertanggungjawab untuk menggerakkan Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif. Salah satu program fasilitasi SDM industri kreatif subsektor seni pertunjukan dan musik adalah penyelenggaraan Indonesia Performing Arts Market (IPAM) 20…

Efektivitas Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pada Tingkat Kelurah…

Pembentukan Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta sebagai upaya perbaikan sistem pelayanan publik khususnya dalam bidang perizinan berdasarkan Undang-Undang nomor 25 tahun 2009 dan Peraturan Menteri Dalam nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu serta terakhir dengan keluarnya Peraturan Presiden nomor 97 tahun 2014 tentang Penyelenggara…

Pengaruh Beban Kerja dan Motivasi Berprestasi Terhadap Kinerja Pegawai pada B…

Penelitian bertujuan untuk menjelaskan pengaruh beban kerja dan motivasi berprestasi terhadap kinerja pegawai, baik secara terpisah maupun bersama-sama pada Biro Kerja Sama Teknik Luar Negeri Kementerian Sekretariat Negara . Penelitian menggunakan metode survey dengan pendekatan kuantitatif, populasi dalam penelitian ini adalah pegawai Biro Kerja Sama Teknik Luar Negeri Kementerian Sekretariat …

Pengaruh Kualitas Komunikasi dan Motivasi Berprestasi Terhadap Kinerja Pejaba…

Penelitia n dila tarbelakangi Pejabat Fungsional Perencana belum sem ua dapat m em enuhi sejum lah angka kredit sebagai persyaratan diklat, kenaikan pangkat atau golongan, juga ada pekerjaan tidak m em enuhi syarat dijadik an angka kredit. Tujuan untuk m engetahui penerapan kom unikasi dan pem berian m otivasi untuk m eningkatkan kinerja Pejabat Fungsional Perencana di BAPPENAS. D im ensi yan…