Ditapis dengan
Pelaksanaan Sistem Penilaian Kinerja Individu Pegawai Pada Kementerian Riset …
Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 telah membuka kesempatan bagi institusi/lembaga/departemen/non departemen untuk mengelola PNS sesuai dengan prinsip profesionalitas. Salah satu amanat Undang-Undang tersebut adalah perlunya digunakan penilaian kinerja pegawai yang efektif, akurat, fleksibel dan mudah dalam pelaksanaannya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan sistem …
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- NPM 1214000111
- Deskripsi Fisik
- 97 hlm. : 28 cm.
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 087 SMSDM 2015
Pelaksanaan Fungsi Kepemimpinan Pada Sub Direktorat Interdiksi Wilayah Darat …
Kepemimpinan adalah fondasi terpenting suatu organisasi. Kepemimpinan adalah bagaimana seseorang dapat mempengaruhi dan menginspirasi orang lain, bagaimana seseorang bisa membuat orang lain mau belajar dan bekerja ekstra dengan ikhlas. Banyak orang mengatakan, kemampuan memimpin berhubungan dengan bakat, tetapi yang pasti, kepemimpinan adalah keterampilan yang perlu dilatih, bukan hanya dipelaj…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- NPM 1214072429
- Deskripsi Fisik
- 150 hlm. : 28 cm.
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 086 S MSDM 2015
Pengaruh Sistem E-Procurement Terhadap Kepuasan Penyedia Barang/Jasa Di Rumah…
Proses pengadaan barang/jasa pada Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita telah menggunakan sistem e-procurement, dimana dalam proses pengadaan tersebut adanya interaksi dengan penyedia barang/jasa yang telah terdaftar ke dalam sistem e-procurement. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh sistem e-procurement terhadap kepuasan penyedia barang/jasa pada Rumah Sakit Jantung…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- NPM 1422090105
- Deskripsi Fisik
- 150 hlm. : 28 cm.
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 083 SMKN 2015
Implementasi Penjatuhan Hukuman Disiplin Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nom…
Mewujudkan PNS yang handal, profesional, dan bermoral, mutlak diperlukan peraturan disiplin PNS yang dapat dijadikan pedoman dalam menegakkan disiplin, sehingga dapat mendorong PNS untuk lebih produktif. Meskipun Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil telah ditetapkan, tetapi masih banyak PNS yang melakukan pelanggaran disiplin. Hal ini dapat di…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- NPM 1013072402
- Deskripsi Fisik
- 200 hlm. : 28 cm.
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 082 SMKP 2015
Faktor–Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan Penanganan Komplain …
RSUP Fatmawati melakukan kegiatan penanganan komplain sejak tahun 2009 sampai dengan sekarang. Setiap pelanggan yang menyampaiakan keluhannya atau komplain akan direkap per bulan dan dilaporkan kepada Direktur Utama melalui kepala Instalasi Promosi Kesehatan dan Direktur Pelayanan. Harapan dilakukan kegiatan ini agar masyarakat / pelanggan mendapatkan pelayanan kesehatan yang maksimal ketika be…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- NPM 1113000438
- Deskripsi Fisik
- 94 hlm. : 28 cm.
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 081 SMKP 2015
Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Pulau- Pula…
Wilayah perbatasan dan PPKT merupakan garis depan pertahanan dan Kawasan Strategis Nasional Negara Kesatuan Republik Indonesia yang memiliki potensi kerawanan dari segala bentuk dan jenis ancaman baik militer maupun non militer, lemahnya ketersediaan sarana dan prasarana pertahanan serta melemahnya rasa nasionalisme masyarakat di wilayah perbatasan dan PPKT dapat menjadi ancaman terhadap kedaul…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- NPM 1113000364
- Deskripsi Fisik
- 91 hlm. : 28 cm.
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 080 SMKP 2015
Implementasi Kebijakan Standar Nasional Perpustakaan 066:2013 Pada Perpustaka…
Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 pasal 27 mengamanatkan perpustakaan khusus instansi pemerintah diselenggarakan sesuai dengan standar nasional perpustakaan. Perpustakaan Kementerian Keuangan RI merupakan salah satu jenis perpustakaan khusus instansi pemerintah. Standar Perpustakaan Khusus Instansi Pemerintah yang terbaru diatur dalam Standar Nasional Perpustakaan 006:2013. Penelitian ini bertu…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- NPM 1113090283
- Deskripsi Fisik
- 150 hlm. : 28 cm.
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 077 SMKP 2015
Peran PKK Dalam Membantu Meningkatkan Tertib Administrasi Kependudukan Di Kel…
PKK sebagai komunitas perempuan yang sangat dekat dengan masyarakat memiliki peran yang sangat penting. Rendahnya tingkat kepemilikan akta kelahiran di Kelurahan Cideng Kota Administrasi Jakarta Pusat mendorong peran PKK untuk meningkatkan tertib administrasi kependudukan. Dalam menjalankan perannya tersebut, PKK Kelurahan Cideng Kota Administrasi Jakarta Pusat menggunakan sosialisasi dan penyu…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- NPM 1424090129
- Deskripsi Fisik
- 150 hlm. : 28 cm.
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 076 SMPD 2015
Analisis Kinerja Keuangan Pada PT. Waskita Karya (Persero) Tbk. Tahun 2010-2014
PT Waskita Karya (Persero) Tbk adalah Badan Usaha Milik Negara Indonesia yang telah go public dalam beberapa tahun terakhir yaitu pada tahun 2012. Ketika suatu perusahaan menjadi perusahaan go public, maka perusahaan akan mendapatkan tambahan dana dari hasil penjualan sahamnya ke masyarakat. Dengan tambahan dana tersebut, perusahaan dituntut untuk lebih meingkatkan akuntabilitas dan kinerjanya.…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- NPM 1121090237
- Deskripsi Fisik
- 200 hlm. : 28 cm.
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 070 SMSDM 2015
Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan Pengelolaan Pengaduan …
Pengaduan masyarakat merupakan salah satu bentuk peran serta sekaligus pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan publik, sehingga perlu mendapatkan tanggapan secara positif, cepat, tepat dan dapat dipertanggungjawabkan. Sengketa pertanahan adalah perselisihan pertanahan antara orang perseorangan, badan hukum, atau lembaga yang tidak berdampak luas secara sosio-politis. Frekuensi sengketa pertan…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- NPM 1113072439
- Deskripsi Fisik
- 66 hlm. : 28 cm.
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 067 SMKP 2015