Model Penyelenggaraan Pelatihan Keterampilan bagi Anggota Polri Yang Akan Mem…

Pengakhiran dinas merupakan salah satu bagian dari siklus manajemen sumber daya manusia. Institusi Polri mempunyai perhatian secara khusus kepada anggota Polri yang akan memasuki masa pensiun yaitu dengan diterbitkannya sebuah regulasi berupa Peraturan Kepolisian Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Pengakhiran Dinas Bagi Pegawai Negeri Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia. Polda Metro …

Implementasi Peraturan Gubernur Provinsi Dki Jakarta Nomor 111 Tahun 2014 Ten…

Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 111 Tahun 2014 menjadi tonggak penting dalam merumuskan aturan yang jelas terkait dengan penghunian rumah susun sederhana sewa (Rusunawa) di Unit Pengelola Rumah Susun (UPRS) I. Dengan adanya peraturan ini, pemerintah berupaya untuk memberikan panduan yang terstruktur dan tegas dalam mengatur pengelolaan Rusunawa, terutama pada level UPRS I. Penelit…

Kompetensi Pegawai Dalam Meningkatkan Kinerja Pada Bidang Teknologi Informasi…

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Faktor-faktor kompetensi apa yang mempengaruhi dalam meningkatkan kinerja pada Bidang TIK Polda Metro Jaya, serta bagaimana Strategi yang efektif untuk meningkatkan kompetensi pegawai pada Bidang TIK Polda Metro Jaya. Metoda yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif kualitatif. Data dikumpulkan melalui berbagai wawancara da…

Analisis Penatausahaan Barang Milik Negara Pada Satuan Kerja Badan Keamanan L…

Penelitian ini bertujuan menganalisa penatausahaan barang milik negara dari pembukuan, inventarisasi dan pelaporan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabiltas pengelolaan barang milik negara di Badan Keamanan Laut. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif. Teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi dan dokumentasi. Wawancara dilakukan kepada informan kunci. Prosed…

Strategi Penanganan Career Shock Di Lingkungan Staf Sumber Daya Manusia POLRI

Edisi

-

ISBN/ISSN

2144021029

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

024 TMSDA 2024

Strategi Pengelolaan Uang Persediaan (UP) dan Tambahan Uang Persediaan (TUP) …

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis penyebab belum optimalnya pengelolaan Uang Persediaan (UP) dan Tambahan Uang Persediaan (TUP) di lingkungan Dewan Ketahanan Nasional serta menyusun strategi agar pengelolaan UP dan TUP di lingkungan Dewan Ketahanan Nasional agar optimal. Penelitian ini menggunakan metode penelitian studi kasus dengan pendekatan kualitatif. Hasil pen…

Pelaksanaan Penyusunan Anggaran (Budgeting) pada Biro Umum Badan Pemeriksa Ke…

Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui penyebab Pelaksanaan Penyusunan Anggaran pada Biro Umum BPK RI yang masih belum berjalan dengan baik serta menentukan model Pelaksanaan Penyusunan Anggaran yang tepat sebagai strategi memperbaiki Pelaksanaan Penyusunan Anggaran. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan menggunakan teknik pengumpulan data wawancara m…

Kebijakan Penataan Kelembagaan Laboratorium Nasional Sri Oemijati Paska Peral…

Paska peralihan Badan Litbangkes ke BRIN, Laboratorium Nasional Sri Oemijati mengalami proses penataan kelembagaan, sehingga perlu diteliti mengapa kebijakan penataan kelembagaan ini belum berjalan optimal dan bagaimana strategi penataan kelembagaannya. Penataan kelembagaan merupakan proses siklus yang mengiringi tumbuh dan berkembangangnya sebuah lembaga, sehingga dapat terjadi penggabungan du…

Implementasi Kebijakan Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di D…

Program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial (TPBIS) bertujuan untuk meningkatkan literasi dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat, namun peningkatan literasi di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) tidak diikuti dengan peningkatan kesejahteraaan masyarakat. Untuk menganalisis faktor determinan penyebab adanya gap literasi yang tinggi namun tingkat kesejahteraan masyarakat rendah, pe…

Perencanaan Pengembangan Kompetensi Teknis Jabatan Fungsional Penata Pertanah…

Jabatan Fungsional (JF) Penata Pertanahan di DKI Jakarta memiliki tugas dan tanggung jawab yang berat dalam rangka pencapaian kinerja Kantor Wilayah BPN Provinsi DKI Jakarta. JF Penata Pertanahan sebagai Sumberdaya Aset yang berharga bagi organisasi perlu dikembangkan kompetensinya agar mampu melaksanakan tugas dengan profesional dan kompeten. Agar proses pengembangan kompetensi lebih terarah d…