Lembaga Pelindungan Saksi dan Korban (LPSK) menerapkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi untuk mendukung tata kelola yang efektif, akuntabel, dan berbasis risiko. Namun, implementasi Penilaian Maturitas SPIP Terintegrasi di LPSK masih belum optimal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor penyebab belum optimalnya implementasi kebijakan tersebut serta m…
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis optimalisasi pengembangan karier Pegawai Negeri Sipil pada organisasi publik dengan struktur jabatan dan ruang mobilitas karier yang relatif terbatas dengan studi pada Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden. Pengembangan karier menjadi isu penting karena organisasi dengan struktur terbatas tetap dituntut memiliki aparatur yang kompeten, adaptif, dan …
Penelitian ini.bertujuan untuk menganalisis kondisi kompetensi teknis Jabatan Fungsional Analis SDM Aparatur di lingkungan Badan Kepegawaian Negara dan merumuskan strategi Human Capital Development yang tepat guna mengatasi kesenjangan kompetensi. Permasalahan utama yang melatarbelakangi penelitian ini adalah pertumbuhan kuantitatif pegawai yang cepat namun belum diikuti oleh pemerataan kualita…
Kualitas perencanaan anggaran merupakan salah satu faktor utama dalam pencapaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA), khususnya pada aspek perencanaan yang diukur melalui indikator Halaman III DIPA. Di Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Republik Indonesia (LPSK), capaian indikator Halaman III DIPA menunjukkan tren peningkatan dalam beberapa tahun terakhir, namun masih terdapat fluk…
Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pelaksanaan anggaran pada empat komponen indikator IKPA, serta merumuskan strategi peningkatan pada setiap indikator di Setjen MPR RI. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor yang mempengaruhi pada indikator Revisi DIPA meliputi: (1)pe…
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Program Pembelajaran Terintegrasi (Corporate University) dalam pengembangan kompetensi Aparatur Sipil Negara (ASN) di Lembaga Administrasi Negara (LAN), mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi implementasinya, serta merumuskan strategi penguatan implementasi. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus, …
Digitalisasi pengadaan melalui E-Katalog Versi 6 mendorong percepatan proses pengadaan barang/jasa pemerintah, mulai dari pencarian produk, pemilihan penyedia, negosiasi, pemesanan, hingga transaksi. Namun, kemudahan sistem katalog tidak secara otomatis menjamin bahwa pengadaan telah menghasilkan barang/jasa yang tepat kebutuhan, wajar secara harga, efisien dalam proses, dan efektif dalam peman…
Penelitian ini membahas implementasi kebijakan pengelolaan proses bisnis dalam penataan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (SOP AP) di Kejaksaan RI. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh tingginya jumlah dokumen SOP AP yang belum terintegrasi dengan Peta Proses Bisnis, adanya tumpang tindih SOP antara pusat dan daerah, serta belum optimalnya reviu dan validasi substansi SOP A…
Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik menuntut transformasi tata kelola kearsipan dari sistem manual menuju digital. Di Kementerian Perindustrian, penggunaan aplikasi SRIKANDI telah diwajibkan, namun capaian pemberkasan arsip baru menyentuh angka 21,09 persen pada tahun 2024. Rendahnya capaian ini mengindikasikan adanya kesenjangan antara keharusan normatif dan kesiapan operasional …
Perubahan status Jakarta menjadi Daerah Khusus Jakarta mengarahkan kota ini untuk bertransformasi menuju kota global yang menuntut tata kelola ketertiban umum yang modern, humanis, adaptif, dan berbasis teknologi. Dalam konteks tersebut, Satuan Polisi Pamong Praja Kecamatan memiliki peran strategis sebagai pelaksana lapangan yang berhadapan langsung dengan dinamika ketertiban umum, sehingga kua…