Laporan keuangan pemerintah memiliki peran dalam mewujudkan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. Akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan pemerintah pusat maupun daerah merupakan tujuan penting dalam reformasi akuntansi dan administrasi sektor publik, maka komponen laporan keuangan yang disajikan setidaknya mencakup jenis laporan dan elemen informasi yang disyaratkan oleh kete…
Penelitian ini dilatarbelakangi dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik/Online Single Submission (OSS) pada tanggal 9 Juli 2018 dan dilaunching di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian serta dilimpahkan ke Badan Koordinasi Penanaan Modal (BKPM) tanggal 2 Januari 2019 untuk pelaksanaannya, sehingga B…
Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif untuk meneliti kompetensi Pembimbing Kemasayarakatan (PK) pada Balai Pemasyarakatan Kelas I Jakarta Timur-Utara. Fokus penelitian ini adalah kompetensi Pembimbing Kemasayarakatan pada Balai Pemasyarakatan Kelas I Jakarta Timur-Utara. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis kompetensi Pembimbing Kemasayarakatan pada Balai…
Dinas PKP Provinsi DKI Jakarta adalah instansi yang ditunjuk perundang-undangan sebagai unsur pelaksana otonomi daerah di bidang penanggulangan kebakaran dan penyelamatan. Sebagai salah satu pelaksana di lapangan adalah petugas operasional yang lingkup kerjanya berhadapan dengan kondisi yang mengancam jiwa, maka pelatihan yang didapatkan oleh masing-masing petugas operasional harus mampu mencak…
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengelolaan hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kota Depok. Adapun aspek-aspek dalam pengelolaan hibah dan bantuan sosial menurut Mahmudi dan Peraturan Wali Kota Depok No. 66 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Hibah dan Bantuan Sosial, yaitu aspek penganggaran, …
Aset tanah merupakan aset yang paling sulit dalam pengelolaannya, hal ini dikarenakan tanah yang dimiliki oleh pemerintah banyak ragamnya dengan status penggunaan yang juga beragamkepentingan terhadap aset tanah yang dimiliki pemerintah serta sejarah perolehan tanah pemerintah daerah yang tidak memilki rekam jejak atau dokumen yang valid. Produktifitas tanah sudah semakin tinggi melihat keperlu…
Sumber daya manusia merupakan unsur vital di dalam sebuah organisasi atau institusi. Persoalan SDM memang bukan hal baru di dalam sebuah organisasi, baik itu perusahaan swasta, maupun di sebuah instansi pemerintahan. Untuk penataan penanganan SDM dan peningkatan kapasitas SDM aparatur di Badan Bahasa perlu dilakukan terobosan baru di dalam pembangunan SDM aparatur. Adapun tujuan penelitian yang…
Adanya Laporan Hasil Pemeriksaan BPK Nomor 19c/HP/XIV/05/2016 atas Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan, Untuk Temuan Barang Milik Negara Hilang dan Belum Ditindak Lanjuti Proses Penyelesaiannya sebesar Rp.415juta, Biro Umum telah menindaklanjuti penyelesaiannya bersama Tim Penyelesaian Kerugian Negara (TPKN) KPU RI untuk BMN yang hilang pada Sekretariat Jenderal KPU dan Laporan hasi…
Perkembangan teknologi infomasi yang cepat dengan didukung jaringan yang memadai mendorong peningkatan pola kerja yang efisien dan efektif mewajibkan Sumber Daya Manusia yang ada pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta mampu bersaing ditengah era globalisasi. Oleh karena itu, Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan Sistem Elektronik Kinerja terhadap Pr…