Implementasi Kebijakan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 276/Pmk.01/2014 Tenta…

Hasil audit arsip yang dilakukan oleh ANRI tahun 2016, menyebutkan bahwa hanya 2 Kementerian saja yang memperoleh Kategori “BAIK”. Kementerian Keuangan tidak termasuk dalam dua Kementerian yang mendapatkan penilaian “BAIK” tersebut. Padahal, Kementerian Keuangan pada tahun 2014 sudah menetapkan kebijakan pedoman kearsipan dalam Peraturan Menteri Keuangan No 276/PMK.01/2014 tentang Pedom…

Kompetensi Auditor Internal Dalam Peningkatan Kualitas Hasil Audit Pada Perus…

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kompetensi auditor internal dalam peningkatan kualitas auditor pada Perusahaan Daerah Air Minum Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif, terkait pengumpulan data dengan wawancara dan telaah dokumen. Hasil dari penelitian ini yaitu: menyatakan bahwa Kompeten…

Akuntansi Tanggung Jawab Biaya Makan Penumpang Dan Abk Diatas Kapal Km Binaiy…

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengapa penerapan akuntansi tanggung jawab biaya makan penumpang dan ABK diatas kapal KM Binaiya pada kapal PT Pelni tahun 2015 masih belum baik berdasarkan faktor struktur organisasi, pelaporan tanggung jawab, dan karakteristik fundamental laporan. Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode studi kasus. Faktor-faktor dalam penelitian ini menggambar…

Pengaruh Pendidikan Dan Pelatihan Terhadap Kinerja Pegawai Biro Umum Sekretar…

Banyak faktor yang berpengaruh terhadap kinerja Pegawai Biro Umum Sekretariat Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dalam melaksanakan pekerjaan, Para pemangku kebijakan di Lingkungan Kementerian Energi Sumber Daya Mineral berupaya meningkatkan pengetahuan dan keahlian pegawai. Pendidikan dan Pelatihan merupakan salah satu faktor yang penting dalam meningkatkan kinerja pegawai. Pe…

Implementasi Kebijakan Manajemen Karier Pegawai Pada Biro Kepegawaian Setjen …

Untuk menjamin kualitas, objektivitas pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pagawai pada kementerian pertahanan secara profesional dan proporsional dalam dan dari jabatan, kenaikan pangkat, serta pendidikan maka Menteri Pertahanan mengeluarkan kebijakan tentang Manajemen Karier Pegawai Di Lingkungan Kementerian Pertahanan yang dituangkan dalam Peraturan Menteri Pertahanan…

Implementasi Peraturan Kepala Anri Nomor 27 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penyus…

Pencipta arsip masih banyak yang kurang paham tentang arsip statis karena bagi mereka arsip adalah surat-surat dan berkas yang menumpuk kemudian dimusnahkan apabila sudah tidak digunakan. Kekurang pahamannya pencipta arsip mengenai arsip statis mengakibatkan pemerintah bisa kehilangan arsip statis yang bernilai sejarah bagi bangsa Indonesia. Oleh karena itu lembaga kearsipan wajib mengelola ars…

Kinerja Anggota Lembaga Musyawarah Kelurahan Di Kelurahan Jati Pulo Kecamatan…

Lembaga Musyawarah Kelurahan merupakan pengganti dari Dewan Kelurahan yang di sahkan oleh Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakata Nomor 5 Tahun 2010 tentang Lembaga Musyawarah Kelurahan. Salah satu tugas LMK yaitu menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat kepada Lurah, disamping itu LMK sebagai mitra kerja Lurah untuk menyampaikan kebijakan Pemerintah kepada masyarakat. Dalam…

Evaluasi Pengembangan Karir Jabatan Fungsional Analis Sumber Daya Manusia Apa…

Biro Hukum dan Kepegawaian merupakan unit kerja yang setingkat pimpinan tinggi pratama di bawah Sekretariat Utama, BASARNAS, yang memiliki jumlah pegawai dengan jabatan Analis SDM Aparatur terbanyak di BASARNAS. Atas hal tersebut, dibutuhkan manajemen karier yang optimal dan sejalan dengan peraturan yang berlaku. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana proses pengembangan karier…

Kinerja Teller Dalam Melakukan Standar Layanan Terkait Kepuasan Nasabah Di PT…

Edisi

-

ISBN/ISSN

1833010225

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

049 SMSDMA 2022

Kompetensi Sumber Daya Manusia Pada Satuan Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu P…

Kebutuhan masa kini yang menekankan pada semakin tingginya tuntutan dalam kualitas pelayanan publik, membuat standar kinerja organisasi publik akan sama tinggi dengan standar kinerja organisasi bisnis. Dimana pengukuran standar kinerja berkaitan erat dengan kompetensi yang dimiliki oleh seorang pegawai dalam sebuah organisasi, dengan kompetensi dapat membantu organisasi untuk mengetahui sejauh …