ABSTRAK LHC
Latar belakang Permasalahan Penelitian adalah adanya perubahan undang-undang pajak daerah dari, undang-undang nomor 34 tahun 2000 menjadi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak daerah dan Retribusi Daerah maka jenis pajak daerah Kabupaten/ Kota menjadi bertambah salah satu diantaranya yaitu pajak air tanah yang sebelumnya merupakan pajak daerah untuk Provinsi. Dengan diberlakukannya Un…
Penelitian ini menggunakan variabel tunggal yaitu Analisis Audit Kepabeanan Pada Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok. Metode yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif, teknik pengumpulan data berupa wawancara dengan key informant, telaah dokumen/studi kepustakaan. Berdasarkan wawancara dengan dengan key informant dan hasil observasi di lapangan bahwa: H…
ABSTRAK LIHAT HARDCOPY
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi yang dilakukan oleh Pusat Penerangan Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri terhadap Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian kualitatif deskriptif untuk menggambarkan kejadian yang sebenarnya di Pusat Penerangan Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Ne…
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi kebijakan pengelolaan Barang Milik Negara pada Dinas Perhubungan Pemerintah Daerah Provinsi DKIJakarta, menganalisis sumber permasalahan melalui sumber daya manusia, struktur birokrasi, disposisi kebijakan Pengelolaan Barang Milik Negara, Serta komunikasi antara pembuat kebijakan dengan pelaksana lapangan. Fokus permasalahan yang diteliti a…
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ”Evaluasi Program Rukun Warga (RW)Binaan Bagi Masyarakat Permukiman Kumuh di Kelurahan Utan Panjang Kecamatan Kemayoran Kota Administrasi Jakarta Pusat”. Ditinjau dari aspek sumber daya yang ada serta pelaku pembinaan masyarakat permukiman kumuh, menganalisis sumber permasalahan melalui standar dan kebijakan, serta komunikasi bagi keberhasilan progr…
ABSTRAK LIHAT HARDCOPY
Tujuan negara Repْblica Democrلtica de Timor-Leste, sebagaimana tercantum di dalam Konstitusi Artikel 6, paragraf (e) yang mengatakan tentang membangun suatu masyarakat berdasarkan pada keadilan sosial, menciptakan kesejahteraan materiil dan spirituil dari para warga negara. Sementara itu artikel 72 dari Konstitusi tentang pemerintahan daerah, paragraf satu merumuskan Pemerintah daerah yang …
Penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik menurut paradigma good governance, dalam prosesnya tidak hanya untuk kepentingan pemerintahan daerah. Paradigma good governance, mengedepankan proses dan prosedur, dimana dalam proses persiapan, perencanaan, perumusan dan penyusunan kebijakan dilakukan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan (stakeholders). Hal ini sejalan de…