Analisis Pengaruh Kualitas Pelayanan Publik Terhadap Kepuasan Masyarakat (Stu…

Kekayaan Intelektual adalah sebuah aset berharga yang dapat memajukan perekonomian suatu bangsa. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai lembaga tunggal yang menangani pendaftaran dan pelindungan KI di Indonesia. Dalam konteks pelayanan pendaftaran kekayaan intelektual terdapat beberapa fasilitas yang telah di buat oleh pihak DJKI seperti halnya…

Pengaruh Kualitas Layanan E-Channel Terhadap Kepuasan Nasabah Bank Btn KC Keb…

Di dalam era digitalisasi saat ini perkembangan teknologi semakin maju guna membantu setiap orang untuk memberikan kemudahan dalam kehidupan sehari-hari. Bank BTN adalah salah satu perusahaan perbankan yang memanfaatkan kemajuan digitalisasi saat ini dengan memberikan layanan Elektronik Banking atau E-Channel untuk membantu nasabah dalam menjalankan aktifitas transaksi harian. Demi mewujudkan k…

Kualitas Pelayanan Pendaftaran Terhadap Kepuasan Pasien Pada Rumah Sakit YPK …

Rumah Sakit sebagai salah satu sarana kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat memiliki peran yang sangat untuk mewujudkan derajat kesehatan yang optimal dan baik bagi masyarakat untuk itu perlunya adanya pengukuran kualitas pelayanan untuk melihat kepuasan pasien didalam lingkup pendaftaran. Dari study yang telah diamati, diperoleh adanya ketidakpuasan pada pelayanan di …

Pelaksanaan Inventarisasi Aset Tetap Di Kementerian Koordinator Bidang Pemban…

Edisi

-

ISBN/ISSN

1732033156

Deskripsi Fisik

28 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

042 SABSP 2021

Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Audit Internal Terhadap Ku…

Perkembangan sistem pemerintahan menuju good governance memperkuat perlunya peningkatan kontrol dan akuntabilitas. Oleh karena itu, seluruh kementerian/lembaga kini berupaya meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas sektor publik Indonesia. Pengaturan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan sangat penting untuk mencapai pengelolaan keuangan pemerintah yang efektif, efisien, transpara…

Prosedur Penanganan Barang Bukti Elektronik Pada Tahap Penyidikan Komisi Pemb…

Kemajuan teknologi dan informasi telah mengubah cara manusia berkomunikasi. Sebagai konsekuensinya adalah banyaknya tindak pidana termasuk tindak pidana korupsid dengan memanfaatkan kemajuan teknologi dan informasi seperti adanya barang bukti elektronik. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui prosedur penanganan barang bukti elektronik pada tahap penyidikan KPK RI. Sehingga penelitian ini nan…

Strategi Pemasaran Dalam Upaya Meningkatkan Penjualan Pada Pt Asuransi Tri Pa…

Rumusan permasalahan dalam penelitian ini meliputi: bagaimana strategi pemasaran yang diterapkan oleh PT Asuransi Tri Pakarta sebagai upaya dalam meningkatkan penjualan perusahaan? dan Bagaimana aspek peningkatan penjualan yang digunakan oleh PT Asuransi Tri Pakarta sebagai upaya dalam meningkatkan penjualan perusahaan?. Tujuan dari dilakukanya penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis s…

Pengaruh Belanja Modal Peralatan Laboratorium Terhadap Pendapatan Jasa Pelaya…

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh belanja modal peralatan laboratorium terhadap pendapatan jasa pelayanan laboratorium pada Badan Layanan Umum Lemigas. Variabel yang diteliti adalah belanja modal peralatan laboratorium dan pendapatan jasa pelayanan teknologi. Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode penelitian deskriptif. Adapun teknik pengumpulan data dilakukan dengan ca…

Implementasi Pemungutan PPN Perdagangan Melalui Sistem Elektronik Pada Kantor…

Penetrasi internet di indonesia saat ini membuat ekonomi digital semakin berkembang, dengan kemajuan ini terdapat perubahan gaya konsumsi masyarakat semakin contactless. Gaya konsumsi ini juga membuat masyarakat mengonsumsi layana-layanan digital dari luar negeri. Direktorat Jenderal Pajak sebagai otoritas pajak di Indonesia harus mampu memanfaatkan momentum ini untuk menambah penerimaan negara…

MODEL ASESMEN PENGISIAN JABATAN ADMINISTRATOR DAN JABATAN PENGAWAS DI LEMBAGA…

Pengisian jabatan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah harus memperhatikan persyaratan jabatan dan kompetensi jabatan. Tata cara pengisian jabatan dilakukan dengan membandingkan kesesuaian persyaratan jabatan dengan standar kompetensi jabatan. Implementasi pengisian jabatan administrator dan jabatan pengawas pada instansi pemerintah masih terjadi ketidaksesuaian, hal itu juga terjadi pada Lem…