Implementasi Inventarisasi Barang Milik Negara Di Direktorat Kepelabuhanan Di…

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Implementasi Inventarisasi Barang Milik Negara Di Direktorat Kepelabuhanan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan Republik Indonesia. Teori yang digunakan yaitu teori implementasi Edward III dalam Subarsono (2006) yaitu (1) komunikasi, (2) sumber daya, (3) disposisi, (4) struktur birokrasi. Metode penelitian yang digunakan adalah d…

Pengelolaan Persediaan Suku Cadang Kapal Pengawas Perikanan Di Kementerian Ke…

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui akar permasalahan dan merumuskan proses bisnis pengelolaan persediaan suku cadang kapal pengawas perikanan di Direktorat Pemantauan dan Operasi Armada, Kementerian Kelautan dan Perikanan agar optimal. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif, dengan pengumpulan data melalui wawancara, observasi lapangan, dan analisis data serta doku…

Analisis Implementasi Kebijakan Ketahanan Keluarga Anti Narkoba Pada Badan Na…

Pencegahan penyalahgunaan narkoba membutuhkan upaya yang bersifat holistic dan saling terintegrasi. Dalam Peraturan Kepala BNN nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis BNN 2020-2024 menyebutkan sasaran program pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba pada deputi bidang pencegahan dilakukan dengan cara meningkatkan daya tangkal keluarga terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan…

Strategi Optimalisasi Pembangunan Taman Kota Tangerang Dalam Meningkatkan Kua…

Taman kota memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan perkotaan, memberikan berbagai manfaat sesuai dengan fungsinya yakni ekologis, ekonomi, sosial-budya dan estetika. Hanya saja di Kota Tangerang, taman kota hanya sekedar dibangun tanpa ada perencanaan yang matang sesuai dengan fungsi RTH berdasarkan Permendagri Nomor 1 Tahun 2007. Sebab, sebagai salah satu upaya pemerintah daerah dal…

Koordinasi Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Di Ditjen Bina Pembang…

Kementerian Dalam Negeri mengeluarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 sebagai instruksi untuk menyusun dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) tahun 2024-2026. Salah satu provinsi yang diinstruksikan untuk menyusun dokumen RPD adalah Provinsi Bali. Koordinasi dalam penyusunan RPD Provinsi Bali dilakukan bersama Ditjen Bina Pembangunan Daerah sebagai pembina umum daerah otono…

Kualitas Pelayanan Publik Pada Perekaman Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-K…

Edisi

-

ISBN/ISSN

2011011144

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

116 SAPN 2024

Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Penerapan Prinsip-Prinsip Good …

Pemerintahan yang baik (good governance) dapat dilihat dan dinilai dari seberapa berhasilnya tingkat penyelenggaraan kebijakan dan program yang telah dijalankan. Pelayanan publik yang diselenggarakan oleh Kelurahan Paninggilan Utara sampai saat ini masih ditemukan kelemahan-kelemahan di dalam pelaksanaannya. Permasalahan tersebut berkaitan langsung dengan beberapa prinsip good governance yaitu,…

Implementasi Kebijakan Pelayanan Publik Berbasis Digital Melalui Website Ruma…

Penelitian ini didasari oleh Perpres No. 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan Permendagri No. 7 Tahun 2019 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring. Salah satu fungsi pemerintahan yang penyelenggaraannya dapat dibantu oleh sistem elektronik adalah pelayanan administrasi kependudukan. Website Rumah Dukcapil merupakan bentuk inovasi pelayanan d…

Strategi Peningkatan Kualitas Pelayanan Kepolisian Pada Polsek Pademangan Jak…

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kualitas pelayanan dan mengidentifikasi strategi peningkatan kualitas pelayanan kepolisian di Polsek Pademangan Jakarta Utara dengan menggunakan teori Zeithaml. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif, yang dirancang untuk mengembangkan teori tentang fenomena sosial berdasarkan data lapangan yang diperoleh secara interaktif, fleksi…

Efektivitas Program Mampir Pelayanan Dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak…

Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) menjadi salah satu sumber pendapatan penting bagi pembangunan daerah. Namun, tingkat kepatuhan wajib pajak PBB di Kelurahan Mustikajaya Kota Bekasi masih belum optimal. Untuk mengatasi masalah ini, Pemerintah Kota Bekasi menginisiasi Program Mampir Pelayanan (Mapay) yang bertujuan memberikan kemudahan layanan pembayaran PBB bagi warga. Penelitian ini ber…