Ditapis dengan
Implementasi Kebijakan Pendidikan Gratis Dalam Rangka Penuntasan Wajib Belaja…
Pendidikan merupakan salah satu hak dasar daripada warga Negara. Berdasarkan UUD 1945, alokasi untuk pendidikan adalah sebasar 20% dari APBN. Untuk melaksanakan ketentuan tersebut maka pemerintah telah membuat regulasi berupa UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dimana pada Pasal pasal 34 ayat 2, menyatakan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah Menjamin Terselenggaranya W…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- NPM 08.D.022
- Deskripsi Fisik
- 100 hlm. : 28 cm.
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 181 TMPD 2010
Optimalisasi Aset Dan Peranannya Dalam Menyumbang Pendapatan Asli Daerah Pada…
ABSTRAK LHC
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- NPM 09.E.01
- Deskripsi Fisik
- 112 hlm. : 28 cm.
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 179 TMEP 2010
Analisis Daya Saing Ekspor Non Migas Indonesia Ke Cina
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh nilai tukar, Gross Domestic Bruto (GDP), daya saing pertanian, daya saing manufaktur dan daya saing pertambangan terhadap ekspor non migas Indonesia ke Cina. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan pendekatan deskriptif. Analisis kuantitatif dilakukan untuk menganalisis pengaruh nilai tukar, Gross Domestic Bruto (GDP), daya saing…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- NPM 09.E.006
- Deskripsi Fisik
- viii, 112 hlm. : 30 cm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 178 TMEP 2010
Kinerja Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Kahuripan Kabupaten Bogor Dengan Pe…
Penelitian ini bertujuan untuk menguji bagaimana kinerja PDAM Tirta Kahuripan Kabupaten Bogor dengan pendekatan Balanced Scorecard melalui empat perspektif, yaitu keuangan, pelanggan, proses bisnis internal dan proses pertumbuhan dan pembelajaran karyawan. Kinerja keuangan meliputi indikator rasio profitabilitas, solvabilitas, likuiditas, aktivitas dan efektivitas penagihan. Pengukuran kinerja …
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- NPM 07.E.008
- Deskripsi Fisik
- 112 hlm. : 28 cm.
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 175 TMEP 2010
Implementasi Kebijakan Penegakan Disiplin Pada Polisi Nasional Timor-Leste
Polisi National Timor Leste dibentuk dengan memiliki tugas pokok sebagai pelindung, pengayom dan pembimbin masyarakat dimana dicamtumkan dalam pasal 147 Konstitusi Republik Timor Leste (RDTL) dalam rangka menjaga keamanan dan ketertiban umum. Sehubungan dengan keberadaan Polisi Nasional Timor Leste (PNTL) mempunyai arti yang sangat penting dan strategis dalam membantu memberikan pelayanan umu…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- NPM 09.D.028
- Deskripsi Fisik
- 133 hlm. : 28 cm.
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 167 TMPD 2010
Evaluasi Pelayanan Administratif Di Sub Bagian Tata Usaha Gubernur Provinsi D…
Penelitian ini dimaksudkan untuk mengevaluasi pelaksanaan pelayanan surat dinas kepada Gubernur Provinsi DKI Jakarta melalui jaringan langsung (online system) kerjasama antara Tata Usaha Gubernur Biro Kepala Daerah dan Kerjasana Luar Negeri Sekretariat Daerah (Biro KDH & KLN Setda) Provinsi DKI Jakarta dengan Dinas Komunikasi, Informatika, dan Kehumasan (Dinas Kominfomas) Pemerintah Provinsi D…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- NPM 09.D.001
- Deskripsi Fisik
- viii, 110 hlm : 28 cm.
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 166 TMPD 2010
Persepsi Masyarakat Mengenai Kualitas Pelayanan Policia Maritima Di Timor-Leste
ABSTRAK LHC
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- NPM 09.A.028
- Deskripsi Fisik
- 96 hlm. : 28 cm.
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 164 TMSDA 2010
Pengaruh Perilaku Kepemimpinan Transformasional Dan Komitmen Organisasi Ter…
ABSTRAK LHC
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- NPM 09.D.027
- Deskripsi Fisik
- 127 hlm. : 28 cm.
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 172 TMPD 2010
Pengaruh Kompensasi Dan Motivasi Kerja Terhadap Kinerja Pegawai Kerja Terhada…
ABSTRAK LHC
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- NPM 09.A.023
- Deskripsi Fisik
- 176 hlm. : 28 cm.
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 153 TMSDA 2010
Analisis Pemberdayaan Aparatur Dalam Meningkatkan Kinerja Pada Sekretariat Ko…
Pada dasarnya pelaksanaan tugas yang dibebankan kepada Sekretariat Komisi I DPR RI adalah pelimpahan sebagian wewenang dan tanggung jawab Sekretaris Jenderal DPR RI berdasarkan Peraturan Presiden No. 23 Tahun 2005 tentang organisasi Sekretariat Jenderal DPR-RI dinyatakan bahwa : “Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (Setjen DPR RI) adalah Aparatur Pemerintah yang di…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- NPM 09.A.005
- Deskripsi Fisik
- 135 hlm. : 28 cm.
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 152 TMSDA 2010