Kinerja Staf Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) memiliki peran strategis dalam mendukung pelaksanaan fungsi legislasi, pengawasan, dan representasi daerah. Kinerja tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain budaya organisasi dan kompetensi sumber daya manusia. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh budaya organisasi dan kompetensi sumber daya manusia…
Implementasi Knowledge Management di PT Indonesia Comnets Plus Penelitian ini bertujuan menganalisis peran budaya organisasi AKHLAK dalam mendukung implementasi Knowledge Management (KM) serta mengidentifikasi upaya optimalisasinya di PT PLN Icon Plus. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi, kem…
Keberhasilan suatu organisasi di sektor publik, bisnis, dan organisasi lainnya ditentukan oleh implementasi manajerial, tetapi ada faktor lain yang tidak kasatmata yang menentukan keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuannya, yaitu budaya organisasi. Dalam dunia bisnis dan pelayanan publik budaya organisasi turut serta menentukan keunggulan kompetitif organisasi.rnrnBudaya organisasi berkai…
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis budaya organisasi pada bagian Kearsipan, Perpustakaan, dan Penerbitan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, serta mengidentifikasi peluang dan tantangan dalam penerapannya. Penelitian ini berlandaskan teori budaya organisasi yang mengidentifikasi nilai, norma, kepercayaan, serta pola perilaku sebagai unsur pembentuk budaya k…
Prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) pengelolaan keuangan negara dalam bentuk akuntabilitas dan pencapaian hasil (outcome) dapat dicapai melalui proses pelaksanaan anggaran yang dinilai menggunakan indikator-indikator pengukuran kinerja (performance indicators) dengan Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) yang merupakan instrumen dalam menilai kinerja pelaksanaan…
Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah (KKP) sebagai alat pembayaran digital pada belanja APBN merupakan salah satu kebijakan pemerintah dibidang keuangan negara sebagai upaya untuk menciptakan cashless society guna meningkatkan efisiensi, transparansi dan keamanan dalam melakukan belanja negara selain untuk mengurangi idle cash yang dikelola oleh Bendahara Pengeluaran. Sejak kebijakan diberlakukan…