Pengembangan Budaya Kerja untuk Peningkatan Kualitas Pelayanan pada Layanan T…

Unit Layanan Testimoni, Kritik, dan Masukan (ULTIMA) merupakan platform digital yang digunakan untuk menampung umpan balik dari pengguna layanan di Sekretariat DPRD Kota Bekasi. Berdasarkan analisis lima dimensi kualitas layanan menurut Parasuraman, Zeithaml, dan Berry, aspek tangible, assurance, dan empathy dinilai baik, namun dimensi reliability dan responsiveness belum optimal. Kondisi ini d…

Implementasi Kebijakan Penghapusan Aset Tak Berwujud Di Direktorat Kepelabuha…

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Implementasi Kebijakan Penghapusan Aset Tak Berwujud (ATB) di Direktorat Kepelabuhanan, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan. Latar belakang penelitian ini didasarkan pada permasalahan utama dalam penghapusan ATB, yaitu ditemukan ketidaksesuaian antara jumlah ATB yang tidak lagi memberikan manfaat dengan jumlah yang telah resm…

Implementasi Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 8 Tahun 2022 dalam Menanga…

Pemilu sebagai pilar utama demokrasi di Indonesia kerap diwarnai pelanggaran administratif yang mengancam integritas dan legitimasi hasilnya, termasuk di DKI Jakarta yang menjadi barometer politik nasional. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji efektivitas implementasi Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2022 dalam menangani pelanggaran administratif agar Pemilu berlangsung lebih transparan, akun…

Implementasi Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 dalam…

Pemilu sebagai pilar utama demokrasi di Indonesia kerap diwarnai pelanggaran administratif yang mengancam integritas dan legitimasi hasilnya, termasuk di DKI Jakarta yang menjadi barometer politik nasional. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji efektivitas implementasi Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2022 dalam menangani pelanggaran administratif agar Pemilu berlangsung lebih transparan, akun…

Implementasi Imventarisasi Barang Milik Negara (BMN) pada Kapal Tol Laut di D…

Inventarisasi Barang Milik Negara (BMN) merupakan bagian penting dari penatausahaan aset neagra yang mendukung transparansi dan akuntabilitias dalam pengelolaan keuangan negara. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi inventarisasi BMN pada kapal Tol Laut yang di kelola oleh Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Laut Kementerian Perhubungan. Pendekatan yang digunakan mengacu pada…

Pengelolaan Program TPS 3R Ditinjau dari Perspektif Ekonomi Hijau di Kecamata…

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengelolaan Program TPS 3R Prima Harapan di Kecamatan Bekasi Utara ditinjau dari perspektif ekonomi hijau. Latar belakang penelitian ini dilandasi oleh tingginya timbulan sampah di Kota Bekasi yang mencapai 1.900 ton per hari, sementara kapasitas TPA Sumur Batu hanya mampu menampung 1.000 ton per hari. TPS 3R Prima Harapan menjadi fokus penelitian ini k…

Implementasi Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintah…

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Kelurahan Pondok Karya, Kota Tangerang Selatan. SPBE merupakan instrumen kebijakan strategis dalam mendukung reformasi birokrasi dan mewujudkan tata kelola Pemerintahan yang transparan, efisien, dan akuntabel. Namun, pada tingkat kelurahan, im…

Digitalisasi Arsip Audio Visual Bagian Arsip Sekretariat Jenderal Dewan Perwa…

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan digitalisasi arsip audio visual dan mengidentifikasi tantangan yang dihadapi di Bagian Arsip Sekretariat Jenderal DPR RI. Dengan koleksi arsip audio visual mencapai 15.000 unit yang mencakup rekaman kegiatan legislatif sejak tahun 1980-an, digitalisasi menjadi program strategis untuk preservasi dan akses informasi kebangsaan. Penelitian me…

Implementasi Perda Provinsi DKI Jakarta Nomor 5 Tahun 2010 Dalam Rangka Optim…

Edisi

-

ISBN/ISSN

2012011422

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

109 SAPN 2023

Studi Kelayakan Tugas Pembantuan Dari Kabupaten Kepada Desa dalam Bidang Kepe…

Tugas Pembantuan merupakan salah satu asas penyelenggaraan sistem pemerintahan selain asas Desentralisasi dan asas Dekonsentrasi. Pengertian Tugas Pembantuan berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 menyebutkan bahwa “Tugas Pembantuan dari Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Desa disertai pembiayaan, sarana dan prasarana serta sumber daya manusia den…