Evaluasi Kinerja Pelayanan Publik Pada Kecamatan Di Pemerintahan Kota Palembang

Di tinjau dari aspek filosofis, Salah satu alasan dibentuknya negara adalah untuk menyelengarakan Pelayanan Publik kepada warga masyarakatnya, dengan demikian negara sebagai pemegang mandat dari rakyat bertanggung jawab untuk menyelenggarakan pelayanan publik sebagai usaha pemenuhan kebutuhan hak-hak dasar rakyatnya tersebut, menyikapi hal ini Pemerintah telah berupaya mengambil langkah-langkah…

Pemberdayaan Sebagai Model Pembinaan Narapidana Korupsi: Studi Kasus Pada Lem…

Pembinaan narapidana korupsi di Indonesia masih bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan, akibatnya model pembinaan bagi narapidana korupsi tidak berbeda dengan dengan narapidana pada umumnya. Hal ini dikarenakan narapidana korupsi belum dilihat sebagai narapidana yang potensial untuk diberdayakan. Oleh sebab itu penelitian ini bermaksud untuk mengetahui kendala-kendala yang menyebabkan pembi…

Model Collaborative Governance Dalam Pembimbingan Klien Pemasyarakatan Tindak…

Edisi

-

ISBN/ISSN

1907000009

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

005 DAPN 2023

Penanganan Overcrowded Melalui Model Collaborative Governance Pada Rumah Taha…

Edisi

-

ISBN/ISSN

1907000008

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

004 DAPN 2023

Model Public Sector Marketing Dalam Meningkatkan Komersialisasi Kekayaan Inte…

Kekayaan Intelektual (KI) menjadi sumberdaya strategis yang dapat meningkatkan pembangunan negara. Di Indonesia kuantitas dan kualitas hasil KI sudah tinggi jika dibandingkan dengan negara lain. Namun pemanfaatan dan adopsi dari KI yang dihasilkan masih rendah, sehingga perlu ada upaya peningkatan komersialisasi KI. Pemerintah terlalu berfokus pada tataran pembuatan produk dan belum berupaya un…

Strategi Penganggaran Daerah Dalam Kondisi Pandemi Covid-19 Di Kota Tangerang…

Edisi

-

ISBN/ISSN

1907000005

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

002 DAPN 2023

Tata Kelola Fungsi Representasi Dan Rekrutmen Partai Golkar Dalam Mewujudkan …

Partai politik memiliki fungsi penting dan strategis dalam mendorong terwujudnya pemerintahan yang baik (good governance). Partai Golkar sebagai partai politik berpengalaman, dalam kelembagaan dan pemerintahan belum mampu mendorong good governance di era reformasi. Indikator belum terwujudnya good governance dapat dilihat dari indeks persepsi korupsi, indeks demokrasi, dan integritas pemilu dan…

Evaluasi Kebijakan Kesetaraan Gender Dalam Manajemen Karier Pada Organisasi P…

Perempuan sebagai sumberdaya insani pembangunan mempunyai hak dan kewajiban, kedudukan, peranan serta kesempatan yang sama dengan pria untuk berperan di berbagai bidang kehidupan dalam segenap kegiatan pembangunan. Kedudukan perempuan dalam keluarga dan masyarakat serta peranannya dalam pembangunan perlu dipelihara serta terus ditingkatkan, sehingga perempuan sebagai mitra sejajar dengan laki-…

Evaluasi Implementasi Kebijakan Pelayanan Persampahan Di Kota Depok

Sampah merupakan permasalahan yang terjadi di hampir seluruh negara karena berkaitan dengan budaya, lingkungan serta manusia. Selama ini pelayanan persampahan yang dilakukan oleh hampir seluruh kota yang ada di Indonesia masih bersifat kumpul-angkut-buang, yaitu mengumpulkan sampah dari masyarakat sebagai sumber timbulan sampah, kemudian diangkut dengan menggunakan kendaraan pengangkut sampah u…

Dampak Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (PPMK) Terhadap …

ABSTRAK LHC