Efektivitas Pelayanan Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Di Nagari Muaro Taku…

ABSTRAK LIHAT HARDCOPY

Pengelolaan Keuangan Daerah

Edisi

-

ISBN/ISSN

978-979-061-124-5

Deskripsi Fisik

172 hlm. : 21 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

352.4 Har p

Pengembangan Kelembagaan Bank Sampah Poklili Di Kota Depok

Penelitian berjudul “Pengembangan Kelembagaan Bank Sampah “Poklili” di Kota Depok” ini ditujukan untuk melihat sejauhmana usaha inovasi yang ditempuh dalam pembentukan Bank Sampah “Poklili”. Adapun fokus permasalahan penelitian ini adalah Pengembangan Kelembagaan Lokal pada Bank Sampah “Poklili” dengan menguraikan aspek-aspek yang terdapat di dalam konsep pengembangan kelembagaa…

Strategi Penentuan Objek Pemeriksaan Dalam Perencanaan Anggaran Badan Pemerik…

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi dalam proses penentuan objek pemeriksaan yang dilakukan BPK RI dan mencari strategi untuk mengatasi faktor penghambat dalam menentukan prioritas entitas yang menjadi objek pemeriksaan terbebas dari potensi konflik kepentingan, sehingga memberikan output hasil pemeriksaan yang efektif di tengah keterbatasan anggaran.…

Implementasi Strategi Program Pemberdayaan Perempuan (Studi Kasus Pelaksanaan…

ABSTRAK LHC

Pengaruh Perilaku Pegawai Terhadap Kinerja Pegawai Di Biro Sumber Daya Manusi…

ABSTRAK LHC

Implementasi Kebijakan Perhimpunan Penghuni Rumah Susun (PPRS) Di Bellagio Ma…

Perhimpuanan Penghuni Rumah susun Bellagio Mansion yang dibentuk pada tahun 2011 merupakan hasil dari sebuah keinginan dari para penghuni agar adanya tata tertib dan kenyaman tinggal disebuah apartemen atau rumah susun, dan rumah susun tersebut bisa terawat secara baik dan aspirasi – aspirasi dari penghuni dapat disalurkan yang mengenai tentang tata kelola rumah susun. Berdasarkan latar belak…

Kajian Terhadap Pelaksanaan Organisasi Pembelajaran Pada Unit Pelaksana Tekni…

Lihat HC

Strategi Penataan Kelembagaan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah ditetapkan dengan tujuan agar daerah dapat melakukan penataan kelembagaan yang diarahkan pada upaya rightsizing, yakni untuk mengembangkan organisasi yang lebih datar (flat), transparansi, hirarki yang pendek dan terdesentralisasi kewenangannya, serta untuk membatasi peningkatan jumlah eselonering. Penataan kele…

Kualitas Pelayanan Dalam Pembuatan Kartu Tanda Penduduk (Studi Kasus Di Kecam…

Lihat HC