ABSTRAK LHC
ABSTRAK LHC
Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana kesiapan Pusdiklat Kepemimpinan Aparatur Nasional, peserta serta instansi pengirim dengan penyelenggaraan Diklatpim Tingkat I sesuai Peraturan Kepala LAN Nomor 10 Tahun 2013 (dalam perspektif peserta dan instansi pengirim). Menjawab tuntutan reformasi birokrasi yang bermuara pada perubahan kualitas pelayanan publik, maka Lembaga …
Pensiun pada dasarnya merupakan balas jasa yang diberikan pemerintah kepada Pegawai Negeri Sipil yang sudah mengabdikan diri bagi Negara. Sehingga, sudah menjadi kewajiban negara untuk memberikan hak tersebut pada waktunya. Dalam hal ini, Biro Administrasi Aparatur Sekretariat Kabinet mempunyai tugas dalam menjalankan pelayanan administrasi penerbitan Keputusan Presiden tentang kenaikan pangkat…
Penulisan skripsi ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses dan kondisi sebenarnya tentang kegiatan penataan pasar pada PD Pasar Jaya Pasar Pondok Labu, dimana kondisi pasar Pondok Labu yang kurang kondusif dan tidak teratur dengan kondisi yang kurang tertata di wilayah pasar Pondok Labu yang menyebabkan kondisi Pasar Pondok Labu terganggu. Dengan adanya penataan pasar dapat mengurangi ba…
Sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 4 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010, bahwa setiap Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Anggaran wajib menyusun RKA Rencana Kerja dan Anggaran atas Bagian Anggaran yang dikuasainya. Atas dasar tersebut, Pada Tahun 2013, Sekretariat Kabinet telah menetapkan suatu kebijakan sebagai pedoman penganggaran berbasis kinerja yaitu Peraturan Sekreta…
ABSTRAK LIHAT HARDCOPY
Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah secara efektif, efisien, terbuka dan bersaing, transparan, adil/tidak diskriminatif dan akuntabel maka dikeluarkan peraturan yang telah beberapa kali dilakukan perubahan. Selain dalam bentuk peraturan, telah dibentuk lembaga yang khusus menangani pengadaan barang/jasa pemerintah. Meskipun demikian, masih terdapat penyimpanga…
Penelitian ini bertujuan untuk meninjau manajemen PNS dalam kebijakan pengaktifan PNS setelah pidana. Penyalahgunaan narkotika oleh PNS telah menjadi isu penting yang mendapat perhatian publik. Manajemen PNS mengatur terkait disiplin PNS dan pengaktifan PNS setelah pidana jika memenuhi syarat tertentu. Penelitian ini dilakukan dengan meninjau kebijakan berdasarkan model Korten. Penelitian mengg…