Pembentukan Programa Nasional Desemvolvimentu (PNDS atau Program Nasional Pembangunan Desa, berdasarkan Decreto lei/peraturan pemerintah no 02/08/2013, 17 de Junho, atau peraturan umum dalam program nasional pembangunan desa. Dengan demikian Program Nasional Pembangunan Desa atau Programa Nasional Desemvolvimentu Suco (PNDS) merupakan salah satu program pembangunan dalam pedesaan yang diimpleme…
Fenomena yang menjadi obyek penelitian adalah Akuntabilitas Kinerja RTTL,EP Timor-Leste. Tujuan penelitian mengetahui Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja mempengaruhi Akuntabilitas Kinerja RTTL,EP Timor-Leste. Perencanaan Program mempengaruhi Akuntabilitas Kinerja RTTL,EP TimorLeste. Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja dan Perencanaan Program secara bersama-sama mempengaruhi Akuntabilitas Kiner…
Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan perjalanan dinas dalam negeri bagi pegawai di Biro SDM berdasarkan Peraturan Dirjen Perbendaharaan. Implementasi kebijakan perjalanan dinas berdasarkan faktor-faktor yaitu: organisasi, interpretasi kebijakan dan rutinitas penerapan kebijakan. Metode penelitian dilakukan dengan metode deskriptif dengan pendekatan kualitat…
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan Efektivitas pegawai dalam Pelayanan Ijin usaha di Timor Leste. Mendeskripsikan dan menganalisis mengapa Efektivitas pelayanan Departement Penerbitan Badan Hukum Anggaran Dasar Perusahaan rendah. Aspek yang di teliti adalah sebagai berikut, Kemampuan Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Pegawai, Pendelegasian wewenang, serta pe…
ABSTRAK LIHAT HARDCOPY
ABSTRAK LIHAT HARD COPY
Anggaran berbasis Kinerja adalah suatu pendekatan dalam penyusunan anggaran yang didasarkan kinerja atau prestasi kerja yang ingin dicapai. Penelitian yang bertujuan untuk mengetatahui gambaran proses penerapan anggaran berbasis kinerja dan melihat dampaknya terhadap akuntabilitas kinerja. Penelitian ini dilaksanakan di Ditjen Bina Gizi dan KIA Kementerian Kesehatan. Penelitian ini menggunaka…
ABSTRAK LIHAT HARDCOPY
Penelitian ini bertujuan menjelaskan pelaksanaan fungsi legislasi DPD RI dalam pembentukan Undang-Undang No. 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY dan hambatan yang timbul dalam pelaksanaan fungsi legislasi DPD RI tersebut. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan dokumentasi. Wawancara dilakukan terhadap 10 info…
ABSTRAK LIHAT HARDCOPY