Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif studi kasus dengan tujuan menggali faktor-faktor yang mempengaruhi pengusulan Guru Besar dengan menggunakan Diagram Ishikawa, yaitu menggali faktor kebijakan, SDM, persyaratan, anggaran, metode-aplikasi, dan lingkungan. Peneliti menyimpulkan bahwa Kebijakan MenPAN-RB dan Mendikbudristek tentang kenaikan jenjang jabatan akademik dosen dalam masa peral…
Dalam usaha mencapai tujuan pendidikan dengan melakukannya perbaikan sistem pembelajaran dengan mengikuti perkembangan zaman yang sangat pesat ini, khususnya pada bidang teknologi yang semakin bertambah waktu semakin maju pula perkembangannya, oleh karena itu, dalam suatu lembaga pendidikan perlu adanya pembaharuan pembelajaran dari sistem pembelajaran yang digunakan agar dapat memanfaatka…
Sebagaimana arahan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo untuk melakukan penyederhanaan birokrasi dari empat tingkat menjadi dua tingkat. Hal ini dilakukan dengan menyetarakan jabatan administrasi ke dalam jabatan fungsional. Upaya penyederhanaan struktur organisasi merupakan cerminan dari upaya pengembangan ukuran organisasi yang tepat ukuran atau rightsizing. Organizational rightsizing dide…
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi pemenuhan kebutuhan jabatan fungsional Pengawas Perikanan dan Asisten Pengawas Perikanan pada Kementerian Kelautan dan Perikanan dan merumuskan strategi pemenuhan kebutuhan tersebut agar optimal. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif yang didukung dengan data kuantitatif. Faktor analisis meliputi …
Transportasi massal yang efisien dan ramah lingkungan menjadi kebutuhan penting dalam mendukung pertumbuhan perkotaan yang berkelanjutan. Namun pada penerapannya, BRT Tayo masih menimbulkan beberapa permasalahan yang diantaranya yakni rendahnya kenyamanan fasilitas dan lingkungan Bus Tayo. Selain itu kurang tersosialisasinya sistem pembayaran Bus Tayo yang menimbulkan menyalahi SOP serta hilang…
Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 111 Tahun 2014 menjadi tonggak penting dalam merumuskan aturan yang jelas terkait dengan penghunian rumah susun sederhana sewa (Rusunawa) di Unit Pengelola Rumah Susun (UPRS) I. Dengan adanya peraturan ini, pemerintah berupaya untuk memberikan panduan yang terstruktur dan tegas dalam mengatur pengelolaan Rusunawa, terutama pada level UPRS I. Penelit…