Kemajuan teknologi dan informasi telah mengubah cara manusia berkomunikasi. Sebagai konsekuensinya adalah banyaknya tindak pidana termasuk tindak pidana korupsid dengan memanfaatkan kemajuan teknologi dan informasi seperti adanya barang bukti elektronik. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui prosedur penanganan barang bukti elektronik pada tahap penyidikan KPK RI. Sehingga penelitian ini nan…
Jabatan fungsional merupakan wadah bagi pengembangan profesionalisme dan pembinaan karier PNS serta peningkatan mutu pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pembangunan. Salah satu jabatan fungsional yang ada di Badan Pusat Statistik (BPS) adalah jabatan fungsional Analis Kepegawaian. Peran Analis Kepegawaian adalah ikut berperan serta dalam kegiatan manajemen PNS dan sistem pengembangan manaje…
Penelitian ini ditujukan untuk mengevaluasi Penerapan kebijakan Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK), khususnya di lingkungan Badan Kepegawaian Negara. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan faktor yang mempengaruhi belum tercapainya tujuan dan sasaran kebijakan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman dan Pemnfaatan Sistem Aplikas…
ABSTRAK LIHAT HARDCOPY
Tujuan penelitian untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh Lingkungan Kerja dan Kompetensi terhadap Kualitas Pelayanan di Pusat Komunikasi Publik Kementerian Pertahanan RI baik secara parsial ataupun secara simultan. Hipotesis yang diuji adalah terdapat pengaruh yang positif dan signifikan Lingkungan Kerja dan Kompetensi terhadap Kualitas Pelayanan di Pusat Komunikasi Publik Kementerian Pertah…
Dalam rangka untuk meningkatkan efektivitas pelayanan penerbitan Putusan Pengadilan Pajak di Sekretariat Pengadilan Pajak, penulis melakukan penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas pelayanan penerbitan Putusan Pengadilan Pajak. Penulis mencoba menjawabnya melalui penelitian dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu mendeskripsikan fakta-fakta yang diperoleh …
ABSTRAK DIHARD COPY
Pengelolaan barang milik daerah bertujuan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah, terwujudnya akuntabilitas dalam pengelolaan barang daerah dan terwujudnya pengelolaan barang daerah yang tertib, efektif dan efisien. Untuk itu diperlukan sumber daya manusia yang mempunyai kualitas tinggi sehingga tujuan pengelolaan barang milik daerah dapat ter…