Untuk mengatasi ketimpangan pembangunan nasional di Indonesia, Pemerintah menyusun strategi pembangunan dengan melaksanakan pembangunan nasional yang berorientasi pada pembangunan pedesaan. Salah satu wujud perhatian pemeritah dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Undang-Undang ini membawa perubahan besar yang mendasar bagi kedudukan dan relasi desa dengan daerah d…
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan kerja sama iptek dengan mitra industri di Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI). Metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dengan metode wawancara dan telaah dokumen. Hasil penelitian meliputi empat aspek implementasi kebijakan kerja sama iptek LIPI dengan mitra industri yaitu a…
Skripsi ini menganalisis bagaimana proses penyusunan Renstra BMKG tahun 2010-2014. Berdasarkan buku laporan hasil monitoring dan evaluasi Renstra BMKG tahun 2010, di dalam Renstra BMKG 2010-2014 belum menetapkan tujuan yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun. Sedangkan dari sebanyak 15 sasaran strategis yang telah ditetapkan, masing-masing sasara…
Program pemberdayaan usaha mikro dan kecil (UMK) melalui kegiatan sertipikasi hak atas tanah yang selanjutnya disebut program adalah rangkaian kegiatan yang meliputi sosialisasi, identifikasi, seleksi, verifikasi subjek dalam hal ini usaha mikro kecil sebagai peserta program dan objek berupa bidang tanah. Proses pelaksanaan sertipikasi hak atas tanah dilakukan dalam rangka peningkatan akses pe…
Diera globalisasi ini, perkembangan dunia usaha semakin pesat sehingga sering kita jumpai berdiri usaha-usaha baik kecil, menengah dan besar. Untuk mendirikan usaha, pelaku usaha wajib memiliki surat izin usaha perdagangan atau sering disebut SIUP, dengan adanya SIUP ini para pengusaha akan lebih leluasa dan tenang dalam menjalankan usahanya karena sudah dilindungi oleh hukum dan sudah diakui o…
Pemberian penyelesaian permasalahan kebijakan Presiden RI, merupakan salah satu tugas Sekretariat Negara dalam memberikan dukungan teknis dan administrasi kepada Presiden dan Wakil Presiden RI yang melekat pada Kedeputian Menteri Sekretaris Negara Bidang Dukungan Kebijakan di bawah tanggung jawab Menteri Sekretaris Negara. dukungan analisis kebijakan dalam percepatan Penelitian ini bertujuan un…
alah satu urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintah daerah Ketentraman Masyarakat. Untuk mewujudkan tata kehidupan kota Jakarta yang tertib, tenteram, nyaman, bersih dan indah diperlukan adanya melindungi warga kota dan prasarana kota berserta kelengkapannya, untuk menyadarkan masyarakat dalam ketertiban umum. Karya tulis ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana dukungan Satpol PP dan par…