Efektivitas Program Pemberdayaan Masyarakat Miskin Di Kota Tangerang (Studi K…

Efektifitas Program Pemberdayaan Masyarakat melalui Pelatihan Keterampilan Dasar. Kemiskinan merupakan salah satu permasalahan mendasar yang terdapat pada setiap negara berkembang. Kota Tangerang sebagai salah satu daerah yang berupaya menanggulangi permasalahan kemiskinan salah satunya melalui kebijakan penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan. Pelatihan keterampilan dasar adalah salah …

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan Tentang Jaminan Keseha…

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana faktor-faktor mempengaruhi implementasi kebijakan tentang Jaminan Kesehatan di Kecamatan Johar Baru yang meliputi komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan bersifat deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan telaah dokumen dan wawancara terhadap 7 (tujuh) orang …

Pengaruh Kualitas Pelayanan Dan Reputasi Perusahaan Terhadap Kepuasan Pelangg…

Penelitian yang dilakukan bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh kualitas pelayanan dan reputasi perusahaan baik secara sendiri sendiri maupun secara bersamaan terhadap kepuasan pelanggan pada BPJS Ketenagakerjaan Cabang Jakarta Menara. Metode penelitian menggunakan metode survei sekali waktu (cross-sectional survey) dengan paradigma asosiatif serta analisa data kuantitatif. Jumlah …

Evaluasi Kinerja Kebijakan Pengelolaan Keamanan di Komplek Perkantoran Dewan …

Rasa aman merupakan suatu kebutuhan hidup bagi setiap orang, baik secara individu, keluarga, kelompok masyarakat di seluruh lapisan tanpa membedakan usia, status sosial, tingkat kemampuan ekonomi dan sebagainya. Demikian juga para Anggota DPR RI selaku pejabat Negara, sangat membutuhkan suasana aman tersebut, baik selama tinggal di rumah maupun di kantor tempat bekerja, sehingga dapat lebih ber…

Rekrutmen Berbasis Kompetensi Pegawai Pemerintah Non Aparatur Sipil Negara (P…

Edisi

-

ISBN/ISSN

2064001010

Deskripsi Fisik

28 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

036 TMSDA 2022

Efektivitas Reses Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI): (Studi Kasus Angg…

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas kegiatan reses anggota Dewan Daerah Pemilihan Jawa Barat III dalam menggunakan anggaran reses dan menyerap serta memperjuangkan aspirasi kontituen. Fokus penelitian pada jenisjenis kegiatan reses dan cara atau pola penyerapan aspirasi serta upaya-upaya menindaklanjuti aspirasi tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitat…

Pengaruh Kebijakan, Infrastruktur, Dan Sumber Daya Manusia Terhadap Pengemban…

Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi pengaruh Kebijakan, Infrastruktur, Sumberdaya Manusia Terhadap Pengembangan Wisata di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu. Kebijakan pariwisata cukup kompleks namun terindikasi belum dapat memberikan peran didalam peningkatan kegiatan wisata di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu. Demikian juga infrastruktur yang secara riil dirasakan masih kura…

Efektivitas Penanganan Prasarana Dan Sarana Umum Tingkat Kelurahan Di Kecamat…

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana efektifitas penanganan prasarana dan sarana umum di wilayah kelurahan khususnya di kecamatan tanah abang. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, telaah dokumen dan wawancara kepada key informan. Penelitian dilaksanakan di kelurahan wilayah kecamatan tanah abang tahun 2017. Metode anal…

Pengendalian Internal Atas Persediaan Pada Sekretariat Utama Badan Pengkajian…

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengendalian internal atas persediaan ini di terapkan pada Sekretariat Utama Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi. Penelitian di lakukan dengan menggunakan metode kualitatif ,pengumpulan data dilakukan melalui metode triangulasi dengan menggabungkan wawancara, telaah dokumen dan observasi. Focus penelitian ini adalah untuk mengetahui baga…

Analisa Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Lampung Utara 2013-2015

Dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 Junto Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah diharapkan pemerintah daerah memiliki kemampuan dan kemandirian dalam melaksanakan otonomi daerah. Ke…