Rasa aman merupakan suatu kebutuhan hidup bagi setiap orang, baik secara individu, keluarga, kelompok masyarakat di seluruh lapisan tanpa membedakan usia, status sosial, tingkat kemampuan ekonomi dan sebagainya. Demikian juga para Anggota DPR RI selaku pejabat Negara, sangat membutuhkan suasana aman tersebut, baik selama tinggal di rumah maupun di kantor tempat bekerja, sehingga dapat lebih ber…
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas kegiatan reses anggota Dewan Daerah Pemilihan Jawa Barat III dalam menggunakan anggaran reses dan menyerap serta memperjuangkan aspirasi kontituen. Fokus penelitian pada jenisjenis kegiatan reses dan cara atau pola penyerapan aspirasi serta upaya-upaya menindaklanjuti aspirasi tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitat…
Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi pengaruh Kebijakan, Infrastruktur, Sumberdaya Manusia Terhadap Pengembangan Wisata di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu. Kebijakan pariwisata cukup kompleks namun terindikasi belum dapat memberikan peran didalam peningkatan kegiatan wisata di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu. Demikian juga infrastruktur yang secara riil dirasakan masih kura…
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana efektifitas penanganan prasarana dan sarana umum di wilayah kelurahan khususnya di kecamatan tanah abang. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, telaah dokumen dan wawancara kepada key informan. Penelitian dilaksanakan di kelurahan wilayah kecamatan tanah abang tahun 2017. Metode anal…
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengendalian internal atas persediaan ini di terapkan pada Sekretariat Utama Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi. Penelitian di lakukan dengan menggunakan metode kualitatif ,pengumpulan data dilakukan melalui metode triangulasi dengan menggabungkan wawancara, telaah dokumen dan observasi. Focus penelitian ini adalah untuk mengetahui baga…
Dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 Junto Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah diharapkan pemerintah daerah memiliki kemampuan dan kemandirian dalam melaksanakan otonomi daerah. Ke…
ABSTRAK LIHAT HARD COPY
Kementerian Perhubungan. Adanya pengaruh yang positif ini menunjukkan bahwa semakin baik pemberian kompensasi di lingkungan Biro Keuangan dan Perlengkapan Kementerian Perhubungan maka kinerja SDM juga akan semakin baik (3) Terdapat pengaruh positif dan signifikan kepemimpinan transformasional dan kompensasi secara simultan terhadap terhadap kinerja SDM di lingkungan Biro Keuangan dan Perlengkap…
Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam) sebagai bagian dari Instansi Pemerintah pusat yang menggunakan dana publik memiliki tuntutan mewujudkan akuntabilitas dalam pemakaian anggaran maupun kebutuhan lain dalam perencanaan kinerjanya. Hal ini menciptakan kebutuhan baru berupa akuntabilitas publik yang diharapkan mampu meningkatakan pelayanan publik. Melalui…